PENERAPAN SANKSI ADMINISTRATIF TERHADAP PELANGGARAN USAHA DISKOTIK DI KOTA MEDAN

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui 2 (dua) hal. Pertama, untuk mengetahui pelaksanaan penerapan sanksi administratif terhadap pelanggaran usaha diskotik oleh Dinas Pariwisata Kota Medan. Kedua, untuk mengetahui faktor-faktor apa saja yang menjadi penghambat dalam pelaksanaan penerapan sanksi administratif terhadap pelanggaran usaha diskotik di kota Medan. Penelitian ini dilakukan di Dinas Pariwisata Kota Medan menggunakan teknik wawancara dan pengumpulan data baik secara langsung ataupun website. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pelaksanaan penerapan sanksi administratif terhadap pelanggaran usaha diskotik telah dilakukan oleh Dinas Pariwisata bersama Dinas-Dinas terkait sesuai dengan mekanisme didalam Peraturan Daerah Kota Medan pada Undang-Undang No 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisataan, Peraturan Daerah Kota Medan No 5 Tahun 2018 Tentang Kepariwisataan dan Peraturan Walikota Medan No 03 Tahun 2017 Tentang Tanda Daftar Usaha Pariwisata namun masih kurang tegas dalam menjatuhkan sanksi kepada pelaku usaha diskotik yang kerap melakukan pelanggaran, baik pelanggaran lokasi pendirian tempat usaha maupun pelanggaran jam operasional. Faktor-faktor yang menjadi penghambat dalam pelaksanaan penerapan sanksi terbagi menjadi dua faktor yaitu Faktor Hukum dimana belum adanya regulasi khusus yang memuat persyaratan minimal dan pedoman menyangkut standar usaha diskotik, yang meliputi aspek produk, aspek pelayanan, serta aspek pengelolaan dan Faktor Aparat Penegak Hukum berupa kurangnya personil yang bertugas dalam melakukan pengawasan terhadap usaha diskotik yang beroperasional di Kota Medan.