ANALISIS FUNGSI ANGGARAN SEBAGAI ALAT PERENCANAAN DAN PENGAWASAN DALAM MENURUNKAN TINGKAT DENDA PEMBAYARAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR PADA UPT SAMSAT MEDAN UTARA

Abstract

Denda pembayaran pajak kendaraan bermotor adalah pengenaan kelebihan membayar pajak, karena wajib pajak tidak atau terlambat memasukkan atau menyampaikan SPT. Di Indonesia pajak kendaraan bermotor memiliki peran strategis sebagai salah satu sumber pendapatan negara dari sektor perpajakan. Dalam perkembangannya, masih banyak jumlah kendaraan bermotor yang terkena denda akibat keterlambatan pembayaran pajak kendaraan bermotor. Di satu sisi hal ini akan menjadi penambahan penerimaan keuangan pemerintah, namun disisi lain hal ini menunda pemasukan penerimaan pemerintah yang seharusnya dibayarkan pada waktu yang telah ditentukan, dan juga memberikan sebuah pembebanan kepada para wajib pajak karena harus membayar lebih besar dengan tambahan denda yang dibayarkan. Pemberian denda kepada wajib pajak ini akibat dari sanksi administrasi yang diterima oleh wajib pajak karena telah melanggar aturan pemerintah terkait dengan masa penyampaian pajak dari waktu yang ditentukan. Di Indonesia kepatuhan para wajib pajak khususnya dalam sektor pembayaran pajak kendaraan bermotor masih sangat rendah. Salah satu faktor yang mempengaruhi kepatuhan dan kesadaran wajib pajak adalah fungsi anggaran. Selain fungsi anggaran, kegiatan perencanaan dan pengawasan juga merupakan bagian penting dalam upaya meningkatkan kepatuhan dan kesadaran wajib pajak serta menurunkan tingkat denda pembayaran pajak kendaraan bermotor. Maka diambil narasumber dari UPT SAMSAT Medan Utara dengan menguji secara kualitatif deskriptif. Maka diperoleh hasil perencanaan dan pengawasan yang dilakukan oleh UPT SAMSAT Medan Utara sudah berjalan baik dan optimal. Namun, pada akhirnya wajib pajak masih belum memiliki kesadaran dalam hal pembayaran pajak kendaraan bermotor. Hasil dari penelitian ini UPT SAMSAT Medan Utara harus lebih aktif dan merata dalam melakukan sosialisasi mengenai pajak kendaraan bermotor kepada para wajib pajak dan para wajib pajak harus lebih aktif lagi untuk mencari tahu mengenai perpajakan yang dikenai atas kepemilikan kendaraan bermotornya.