ANALISIS POTENSI EKONOMI WILAYAH PESISIR BERBASIS KONSEP BLUE ECONOMY DALAM MEWUJUDKAN SDGs DESA (Studi Kasus Kecamatan Brandan Barat Kabupaten Langkat)

Abstract

Blue Economy merupakan sebuah kegiatan model ekonomi masa depan yang mempertimbangkan keunggulan dan strategi inovasi dengan mengikuti kondisi alam pesisir pantai. Blue Economy juga merupakan alat yang dapat digunakan untuk memperbaiki kondisi ekonomi yang kurang menguntungkan dan menciptakan lebih banyak aktivitas dengan model aktivitas yang harus berkelanjutan. Konsep pembangunan berkelanjutan menjadi salah satu upaya untuk menjaga kelestarian lingkungan. Indonesia sangat mendukung implementasi konsep pembangunan berkelanjutan yang salah satu bentuk langkahnya adalah konsep Blue Economy. Sebagai negara maritim (blue economy), maka keanekaragaman hayati yang dimiliki Indonesia menjadi sangat besar dan harus dikelola lebih efisien dan efektif, agar ekonomi masyarakat pesisir dimasa depan menjadi lebih baik. Penelitian ini bertujuan menganalisis potensi ekonomi sumberdaya kelautan wilayah pesisir dalam mencapai konsep Blue Economy di Kabupaten Langkat Provinsi Sumatera Utara. Kontribusi sektor perikanan dan kelautan mengalami peningkatan yang diikuti dengan perkembangan wisata desa berbasis hutan mangrove. Tetapi potensi di kawasan mangrove belum tercapai secara optimal karena pemanfaatan ekonomi hasil dari ekosistem kawasan mangrove belum diusahakan secara ekonomis. Jadi tingkat ekonomi masyarakat di wilayah pesisir Kabupaten Langkat masih relatif rendah dan belum dapat mengembangkan sektor lain yang berbasis ekosistem pesisir. Perkembangan teknologi dan industrialisasi dibidang ekonomi saat ini menjadi dua hal yang kontradiksi terhadap kelestarian lingkungan alam di seluruh dunia, karena dorongan meningkatkan ekonomi menghasilkan banyak kerusakan alam yang berkaitan dengan pembangunan yang tidak berkelanjutan. Jadi pengembangan sektor ekonomi menjadi tantangan kuat bagi ekonomi dunia dengan penggunaan sistem yang cenderung eksploitatif. Pola perencanaan dan manajemen sektor kelautan serta perikanan harus tercermin dari RPJMD dan Rencana strategis bagi Kabupaten Langkat.