Browsing Master of Notary by Issue Date

Pembatalan Perkawinan Beda Agama Berdasarkan Sistem Hukum Kanonik

Sitorus, Galih Ruth Deborah (2018-09-12)

Perkawinan beda agama di Indonesia sering terjadi meskipun dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tidak melegetimasinya. Menurut Hukum Kanonik, bahwa perbedaan agama merupakan halangan perkawinan yang ...

Akibat Hukum Terhadap Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) Yang Tidak Didaftarkan (Analisis Putusan MA No. 1020 K/Pdt sus/2010)

Manalu, Aminullah (2018-09-13)

Menurut Pasal 56 ayat (1) Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan perjanjian kerja dapat dibuat untuk waktu tertentu dan untuk waktu tidak tertentu. Dalam Pasal 56 ayat (2) Undang Undang Nomor ...

PELAKSANAAN PENDAFTARAN TANAH SECARA SISTEMATIS DI KOTA PADANGSIDIMPUAN

HUSEIN HARAHAP, SADDAM (2018-09-13)

Pengertian pendaftaran tanah menurut ketentuan Pasal 1 angka 1 PP No. 24 Tahun 1997 adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan oleh Pemerintah secara terus menerus, berkesinambungan dan teratur, meliputi pengumpulan, ...

ANALISIS YURIDIS TERHADAP PERALIHAN HAK DENGAN AKTA JUAL BELI YANG BERSUMBER DARI AKTA PERIKATAN JUAL BELI YANG HARGA JUAL TIDAK SESUAI DENGAN AZAS KEPATUTAN (Studi Kasus Putusan No. 37/Pdt.G/2016/PN.Mdn)

LORA STELA, LIDYA (2018-10)

Akta Jual Beli merupakan bukti sah (selain risalah lelang, jika peralihan haknya melalui lelang) bahwa hak atas tanah dan bangunan sudah beralih kepada pihak lain, hanya dapat didaftarkan, jika dibuktikan ...

Kepastian Hukum Anak Yang Lahir di Luar Perkawinan Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010

Pinem, Ana Fitria Sari (2018-10-15)

Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 tertanggal 17 Februari 2012 mengenai anak di luar perkawinan mendapat pengakuan hukum perdatanya kepada bapak biologisnya, dan dalam diktumnya me-review ketentuan ...

PERTANGGUNGJAWABAN NOTARIS TERHADAP AKTA YANG DINYATAKAN BATAL DEMI HUKUM OLEH PENGADILAN (ANALISIS PUTUSAN PENGADILAN NEGERI MEDAN Nomor 656/PDT.G/2015/PN.MDN)

MARPAUNG, RISMA (2018-10-17)

Notaris sebagai pejabat umum yang diatur dalam undang-undang memiliki tanggung jawab terhadap setiap akta yang dibuatnya, jika akta tersebut mengandung cacat hukum dan menimbulkan sengketa ke pengadilan. Putusan Pengadilan ...

PENYELESAIAN PERDATA MELALUI PERDAMAIAN (Putusan Nomor 305/Pdt.G/2015/PT. Mdn)

RIDO, R. VADE (2018-11-09)

Penyelesaian sengketa perdata pada tingkat upaya hukum banding, kasasi dan peninjauan kembali melalui perdamaian, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 21 dan pasal 22 Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2008 tentang Prosedur ...

Kepastian hukum pelaksanaan perkawinan tanpa persetujuan calon mempelai wanita

Sembiring, Lya Agusna (2019)

Menurut beberapa pendapat ulama fikih bahwa orang tua atau wali dapat menikahkan anak perempuannya secara paksa yang kemudian dikenal dengan nama hak ijbar dan orang tua yang dapat memaksa anak untuk kawin dikenal dengan ...

PELAKSANAAN SERTIFIKASI HALAL DALAM PENYELENGGARAAN PRODUK HALAL (Studi Kasus Sumatera Utara)

FIRMANDA DARDIN, RIZKI (2019)

PELAKSANAAN SERTIFIKASI HALAL DALAM PENYELENGGARAAN PRODUK HALAL (Studi Kasus Sumatera Utara)

Ahli Waris Pengganti Menurut Khi Dan Hukum Adat Mandailing Natal Di Kota Padangsidimpuan (Studi Kasus Di Kecamatan Padangsidimpuan Hutaimbaru)

Siregar, Ariel Fauzi; Siregar, Ariel Fauzi (2019)

Masyarakat Batak Mandailing, seperti suku Batak di daerah lainnya pada dasarnya menganut prinsip kekerabatan parental, oleh karena itu setiap individu dalam menarik garis keturunannya selalu menghubungkan dirinya ...

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEMBELI DALAM PERJANJIAN JUAL BELI DAN PENGOPERAN HAK SEWA (ANALISIS PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG RI No. 2437K/Pdt/2009)

ANGGARA SIREGAR, DEDY (2019-02-28)

Perjanjian jual beli merupakan persetujuan untuk mengikatkan dirinya menyerahkan suatu objek kepada pihak lain namun apabila dalam pembuatan atau pelaksanaan perjanjian tersebut ditemukan itikad yang tidak baik ...

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEMEGANG SERTIPIKAT HAK ATAS TANAH GANDA YANG DIKELUARKAN OLEH KANTOR PERTANAHAN NASIONAL DALAM OBJEK YANG SAMA (Analisis Putusan Mahkamah Agung Nomor 1820 K/Pdt/2017)

DIRGA JEIS, TAMAMI (2019-02-28)

Sertipikat tanah dalam praktek saat ini, tidak jarang telah terjadi terbit 2 (dua) atau lebih sertipikat tanah di atas sebidang tanah yang sama. Dua atau lebih sertipikat tanah yang terbit di atas ...

EKSISTENSI PROGRAM LARASITA KAITANNYA DENGAN KEPASTIAN HUKUM DAN PERLINDUNGAN HUKUM HAK ATAS TANAH ( STUDI DI KANTOR PERTANAHAN KOTA MEDAN)

HARIS, MUHAMMAD (2019-02-28)

Kegiatan pendaftaran tanah melalui Program Larasita di Kota Medan mulai dilaksanakan Tahun 2009 dengan tujuan agar akses-akses yang berkaitan dengan kepastian hukum hak-hak atas tanah, khususnya bagi masyarakat kecil atau ...

PERTANGGUNGJAWABAN NOTARIS DALAM PEMBUATAN AKTA PINJAM NAMA (NOMINEE ARRANGEMENT) OLEH WARGA NEGARA ASING DIKAITKAN DENGAN PENGUASAAN HAK MILIK ATAS TANAH DI INDONESIA

SILABAN, JOSMAR (2019-03)

Perjanjian nominee yang dibuat oleh notaris dapat dikatakan sebagai suatu bentuk penyelundupan hukum yang biasa digunakan dalam rangka memiliki hak atas tanah oleh pihak asing. Keberadaan ...

ANALISIS HUKUM PEMBERIAN HAK GUNA BANGUNAN DI ATAS TANAH HAK PENGELOLAAN DARI PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN DELI SERDANG KEPADA PT. KAWASAN INDUSTRI MEDAN (PERSERO)

EFENDI, FERI (2019-03-21)

PT. Kawasan Industri Medan (Persero) adalah sebuah badan usaha milik negara yang bergerak di bidang jasa pengelolaan kawasan industri. PT. Kawasan Industri Medan (Persero) sebagai pemegang hak ...

Akibat Hukum Terhadap Keabsahan Akta Pejabat Pembuat Akta Tanah Yang Mengurangi Nilai Jual Tanah Aset Desa Berdasarkan Harga Nilai Jual Objek Pajak Studi Putusan Nomor 94/PID.SUS/TPK/2014/PN.SBY

Harahap, Faisal Imam (2019-03-21)

Perbuatan pengurangan harga jual sebenarnya yang dimasukkan ke dalam akta yang dibuat di hadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah dilakukan para pihak dalam akta jual beli sebagai bentuk penghindaran besaran nilai ...

ANALISIS HUKUM ATAS AKTA PENDIRIAN KOPERASI DIMANA PENANDATANGANAN AKTA PENDIRIAN DIDASARKAN KEPADA SURAT KUASA DIBAWAH TANGAN

EDWIN (2019-03-21)

Koperasi merupakan salah satu jenis usaha sesuai dengan watak dan sifat Bangsa Indonesia sebagaimana dimuat dalam Pasal 33 ayat (1) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Kebijakan melibatkan Notaris ...

PERJANJIAN PERALIHAN HAK ATAS SAHAM PERSEROAN TERBATAS YANG DILAKUKAN SUAMI TANPA PERSETUJUAN ISTRI (Analisis Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 3104 K/Pdt/2016)

ABBAS SEMBIRING, HENDRY (2019-03-21)

Perseroan Terbatas merupakan suatu badan hukum yang saat ini banyak diminati oleh masyarakat. Hal ini karena tanggung jawab yang harus dibebankan kepada perseroan tersebut hanya sebatas modal yang ada pada perseroan. ...

KEDUDUKAN HUKUM WASIAT TANPA AKTA NOTARIS (Studi Komperatif Kompilasi Hukum Islam Dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata)

PUTRA, ARMINSYAH (2019-04-30)

Ditinjau dari logika, Manusia berkeinginan supaya amal perbuatan di dunia ini dapat diterima oleh Allah SWT, oleh karena itu selain melakukan Amal Jariyah semasa dia sehat, maka mereka juga ingin menambahkan setelah ...

TANGGUNG JAWAB NOTARIS ATASPERBUATAN KLIEN YANG MENGANDUNG UNSURPEMALSUAN DALAM PROSESPEMBUATAN AKTA (STUDI PUTUSAN PENGADILAN NEGERIPADANG NOMOR 535/PID.B/2013/PN. PDG)

RIZKIE, AYU (2019-07-16)

Notari s merupakan pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autenti k yang mana kewenangan notari es sudah di tetapkan ol eh undang-undang. Faktanya di lapangan ti dak sediki t notari s ...

Browsing Master of Notary by Issue Date

Browsing Master of Notary by Issue Date

Search DSpace

Browse

All of DSpace

This Collection

My Account