PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PELAKU EKSPOR ROTAN YANG MEMBERITAHUKAN INFORMASI SPESIFIKASI JENIS BARANG SECARA SALAH
(Analisis Putusan Nomor 512/Pid.B/2019/PN Mdn)

SKRIPSI
Diajukan Untuk Memenuhi Syarat
Mendapatkan Gelar Sarjana Hukum

Oleh:
PRIYA DEMAS ATALANTA
NPM. 1506200412

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA 
MEDAN
2020

ABSTRAK

PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PELAKU EKSPOR ROTAN YANG MEMBERITAHUKAN INFORMASI SPESIFIKASI 
JENIS BARANG SECARA SALAH 
(Analisis Putusan Nomor 512/Pid.B/2019/PN Mdn)

PRIYA DEMAS ATALANTA
NPM. 1506200412

Indonesia sendiri sebagai negara hukum juga telah mengatur peraturan mengenai kegiatan ekspor yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 10 tahun 1995 tentang Kepabeanan. Namun pada kenyataannya masih banyak kasus-kasus pelanggaran mengenai kegiatan ekspor. Seperti kasus ekpor yang memberitahukan informasi spesifikasi jenis barang yang salah, yang dalam hal ini dapat dikatakan sebagai tindakan penyelundupan. Kasus ini terjadi di salah satu pelabuhan Indonesia yang terletak di Provinsi Sumatera Utara, Belawan, Kota Medan. Sebagaimana kasus ini termuat dalam Putusan Nomor 512/Pid.B/2019/PN.Mdn. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui bentuk tindak pidana pelaku ekspor yang sengaja memberitahukan informasi spesifikasi barang yang salah, pertanggungjawaban pidana ekspor yang dengan sengaja memberitahukan informasi spesifikasi barang secara salah, serta analisis putusan Nomor 512/Pid.B/2019/PN Mdn tentang pertanggung jawaban pelaku ekspor yang dengan sengaja memberitahukan informasi spesifikasi barang yang salah.
Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan sistematik hukum, yang didukung dengan data yang didapat dari data kepustakaan diantaranya buku-buku, peraturan perundang-undangan, serta Putusan Pengadilan, dan data diolah dengan menggunakan analisis kualitatif.
Berdasarkan hasil penelitian bahwa bentuk tindak pidana ekspor rotan yang sengaja memberitahukan informasi spesifikasi barang yang salah merupakan salah satu penyeludupan dalam bentuk administratif. Pertanggungjawaban pidana ekspor rotan yang dengan sengaja memberitahukan informasi spesifikasi barang secara salah sehingga mengakibatkan terganggunya sendi-sendi perekonomian Negara, maka pelaku dibebankan pertanggungjawaban pidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan pidana penjara paling lama 20 tahun dan pidana denda paling sedikit Rp.5.000.000.000,00 dan paling banyak Rp.100.000.000.000,00. Analisis putusan Nomor 512/Pid.B/2019/PN Mdn tentang pertanggungjawaban pelaku ekspor rotan yang dengan sengaja memberitahukan informasi spesifikasi barang yang salah maka dapat dilihat dari analisis terhadap unsur Pasal 102A huruf b Undang-Undang Kepabeanan yang telah terpenuhi secara jelas di persidangan serta juga analisis terhadap keterangan saksi ahli yang menjelaskan bahwa perbuatan menyeludupkan rotan berdampak pada kerugian immateril karena dapat mengganggu ketersediaan bahan baku rotan untuk kelangsungan industri dalam negeri.

i

i

Kata kunci: Pertanggungjawaban Pidana, Pelaku Ekspor, Pemberitahuan Salah

KATA PENGANTAR

Assalamu’alaikum, Wr. Wb.
	Pertama-tama disampaikan rasa syukur kehadirat Allah SWT yang maha pengasih lagi maha penyayang atas segala rahmat dan karuniaNya sehingga skripsi ini dapat diselesaikan. Skripsi merupakan salah satu persyaratan bagi setiap mahasiswa yang ingin menyelesaikan studinya di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Sehubungan dengan itu,disusun skripsi yang berjudulkan: “PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PELAKU EKSPOR ROTAN YANG MEMBERITAHUKAN INFORMASI SPESIFIKASI JENIS BARANG SECARA SALAH (Analisis Putusan Nomor 512/Pid.B/2019/PN Mdn)”.
	Dengan selesainya skripsi ini, perkenankanlah diucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada: Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Drs. Agussani, M. AP atas kesempatan dan fasilitas yang diberikan untuk mengikuti dan menyelesaikan pendidikan program Sarjana ini. Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Assoc. Prof. Dr. Ida Hanifah, S.H., M.H., atas kesempatan menjadi mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Demikian juga halnya kepada Wakil Dekan I Bapak Faisal, S.H., M.Hum., dan Wakil Dekan III Bapak Zainuddin, S.H., M.H.

ii

	Terimakasih yang tak terhingga juga disampaikan kepada Bapak Guntur Rambe, SH., MH, selaku Pembimbing yang dengan penuh perhatian telah memberikan dorongan, bimbingan dan saran sehingga skripsi ini selesai, dan disampaikan juga penghargaan kepada seluruh staf pengajar Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yang berkontribusi dalam memberikan pelayanan sehingga skripsi ini dapat dengan mudah diselesaikan. 
Terima kasih juga yang secara khusus dengan rasa hormat dan penghargaan yang setinggi-tigginya penulis ucapkan kepada Ayahanda Zainal Abidin dan Ibunda Yuli Artika yang telah mengasuh dan mendidik dengan curahan kasih sayang, sehingga penulis dapat menyelesaikan program studi ini dengan skripsi yang telah selesai ini.
	Terimakasih juga penulis ucapkan kepada Ananda Aryan Adhita Tama, Agung Wira Hadhinata, dan Jodie Ivan Randy selaku saudara Kandung serta keluarga penulis lainnya yang tidak dapat diutarakan satu persatu yang sedikit banyaknya telah berperan dalam mendukung penulis untuk terselesainya skripsi ini dalam lingkungan keluarga. 

iii

Tiada gedung yang paling indah, terkhusus diucapkan juga kepada teman teman dekat penulis yaitu Yan Fachruzi Batubara, Cyto Dhuhan Isnan, Banu Handytho, M. Haris Aziz, Ghazian Yudistira, Fariz Sadzawana, Gearry Feraldi, Agung Permana Putra, Aswad Akbar Siregar, Lidya Pratiwi Hsb, Yolanda Arimbi serta teman-teman seperjuangan di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu, terimakasih atas semua kebaikannya dan saya ucapan terimakasih semoga Allah SWT membalas kebaikan semuanya. 
	Akhirnya, tiada gading yang tak retak, retaknya gading karena alami, tiada orang yang tak bersalah, kecuali Ilahi Robbi. Mohon maaf atas segala kesalahan selama ini, begitupun disadari bahwa skripsi ini jauh dari sempurna. Untuk itu, diharapkan ada masukan yang membangun untuk kesempurnaanya. Terimakasih semua, tiada lain diucapakan selain kata semoga kiranya mendapat balasan dari Allah SWT dan mudah-mudahan semuanya selalu dalam lindungan Allah SWT, Amin. 
Billahi Fii Sabililhaq, Fastabiqul Khairat, 
Wassalamualaikum Wr. Wb.
Medan, 11 November 2020
                 Penulis,

iv

           PRIYA DEMAS ATALANTA 

DAFTAR ISI
Pendaftaran Ujian 
Berita Acara Ujian
Persetujuan Pembimbing
Pernyataan Keaslian
Abstrak	   i
Kata Pengantar	   ii
Daftar Isi	   v

BAB I : PENDAHULUAN
A.	Latar Belakang	   1
1.	Rumusan Masalah	   5
2.	Faedah Penelitian	   6
B.	Tujuan Penelitian	   6
C.	Definisi Operasioanal	   7
D.	Keaslian Penelitian	   7
E.	Metode Penelitian	   8
1.	Jenis dan Pendekatan Penelitian	   8
2.	Sifat Penelitian	   9
3.	Sumber Data	   9
4.	Alat Pengumpul Data	   10
5.	Analisis Data	   10
BAB II: TINJAUAN PUSTAKA
A.	Pertanggungjawaban Pidana Dalam Sistem Hukum Pidana Indonesia	   11 

B.	Pelaku Tindak Pidana	   18
C.	Perbuatan Ekspor	   24
D.	
v

Pemberitahuan Informasi Spesifikasi Barang Secara Salah Dalam Kegiatan Ekspor	   27
BAB III: HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
A.	Bentuk Tindak Pidana Ekspor Rotan Yang Sengaja Memberitahukan Informasi Spesifikasi Barang Yang Salah	  31

B.	Pertanggungjawaban Pidana Ekspor Rotan Yang Dengan Sengaja Memberitahukan Informasi Spesifikasi Barang Secara Salah	  42

C.	Analisis Putusan Nomor 512/Pid.B/2019/PN Mdn Tentang Pertanggung Jawaban Pelaku Ekspor Rotan Yang Dengan Sengaja Memberitahukan Informasi Spesifikasi Barang Yang Salah	  55

BAB IV: KESIMPULAN DAN SARAN
A.	Kesimpulan	  69
B.	Saran	  70
DAFTAR PUSTAKA 
LAMPIRAN

vi

Putusan

BAB I
PENDAHULUAN

A.	Latar Belakang
Kegiatan ekspor dan impor sejatinya telah diatur dalam perundang-undangan, namun dengan berjalannya waktu pada perkembangan masyarakat membuat perundang-undangan hingga sampai saat ini ada yang masi berlaku dan ada yang sudah tidak berlaku atau mengalami perubahan. Kegiatan ekspor dan impor yang tidak dilakukan dengan tata cara prosedur hukum yang berlaku, maka dapat dikatakan bahwa kegiatan tersebut sebagai bentuk tindak pidana penyeludupan.
Tindak pidana penyelundupan merupakan tindak pidana yang semakin meningkat dan sering terjadi di masyarakat. Kejahatan tersebut merupakan hal yang sangat meprihatinkan, sehingga mengundang pemerintah untuk menanggulangi meluas atau bertambahnya kejahatan penyelundupan yang melanggar nilai-nilai dan norma-norma yang berlaku di dalam masyarakat sehingga kejahatan tersebut oleh negara dijadikan sebagai berbuatan yang dapat dipidana.
Perbuatan penyeludupan sebagai tindak pidana dilakukan dengan 2 cara, yakni penyelundupan fisik, dimana cara penyeludupan ini sama sekali tidak memiliki dokumen/tidak ada dokumen impor-ekspor. Perbuatan ini bertujuan untuk menghindarkan dari segala kewajiban pembayaran bea/biaya untuk ekspor (mengirim keluar) ataupun impor (memasukkan barang) dari luar negeri ke Indonesia. Kedua penyeludupan administratif, dimana perbuatan ini dilakukan oleh pelaku penyeludupan dengan memiliki dokumen surat-surat, tetapi dilakukan manipulasi dokumen atau dokumennya tidak sesuai dengan kenyataan pengiriman atau pemasukan barang tersebut, dengan cara-cara antara lain pemberitahuan salah, dengan sengaja melakukan pengisian dokumen seperti: PPUD: Pemberitahuan Pemasukan Barang Untuk Dipakai atau sama Istilah Invoerpas, PEB: Pemberitahuan Ekspor Barang, LKP: Laporan Kebenaran Pemeriksaan, Invoice: Faktur Barang, Packing List: Dokumen yang menunjukan setiap potongan, koli, peti, Manifest: Dokumen yang dibuat oleh Nahkoda Kapal mengenai barang yang dimuat yang didasarkan pada BL: Bill of Lading, dan dokumen lain-lain. Atau perbuatan manipulasi tentang kualitas atau mutu barang, kuantitas atau jumlah barang, jenis atau macam barang, serta harga barang.
Sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan, masyarakat menganggap bahwa rumusan tindak pidana penyelundupan yang diatur pada Pasal 102 dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan menyatakan bahwa barangsiapa yang mengimpor atau mengekspor atau mencoba mengimpor atau mengekspor barang "tanpa mengindahkan" ketentuan undang-undang ini dipidana karena melakukan "Penyelundupan", kurang tegas karena dalam penjelasan dinyatakan bahwa "pengertian" tanpa mengindahkan adalah sama sekali tidak memenuhi ketentuan atau prosedur. Hal ini berarti jika memenuhi salah satu kewajiban seperti menyerahkan pemberitahuan pabean tanpa melihat benar atau salah, tidak dapat dikategorikan sebagai penyelundupan sehingga tidak memenuhi rasa keadilan masyarakat, oleh karenanya dipandang perlu merumuskan kembali tindakan-tindakan yang dapat dikatagorikan sebagai tindak pidana penyelundupan.
Berdasarkan hal tersebut, lebih lanjut dalam aturan hukum yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan mengatur lebih jelasnya mengenai perbuatan penyeludupan administratif atau penyeludupan yang dilakukan terhadap perbuatan yang dengan sengaja memberitahukan jenis dan/atau jumlah barang ekspor dalam pemberitahuan pabean secara salah, sebagaimana hal tersebut terdapat dalam Pasal 102A huruf b Jo. Pasal 102B yang berbunyi: 
“Setiap orang yang dengan sengaja memberitahukan jenis dan/atau jumlah barang ekspor dalam pemberitahuan pabean secara salah sebagaimana dimaksud Pasal 11A ayat (1) yang mengakibatkan tidak terpenuhinya kebutuhan pungutan Negara di bidang ekspor, serta yang mengakibatkan terganggunya sendi-sendi perekonomian negara dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp.5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) dan paling banyak Rp.100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah)”. 

Perbuatan memberitahukan jenis dan/atau jumlah barang secara salah merupakan suatu bentuk kebohongan yang secara hukum agama Islam melarang hal tersebut. Seperti firman Allah SWT, QS. Surat An-Nahl ayat 105:

Artinya: Sesungguhnya yang mengada-adakan kebohongan, hanyalah orang-orang yang tidak beriman kepada ayat-ayat Allah, dan mereka Itulah orang-orang pendusta.

Berdasarkan hal tersebut, maka dapat dikatakan bahwa perbuatan pemberitahuan informasi yang salah dalam kegiatan ekspor dan impor termasuk dalam sebuah tindak pidana, serta secara hukum agama hal tersebut juga dilarang secara tegas. Namun pada kenyataannya masih banyak kasus-kasus pelanggaran mengenai pemberitahuan informasi yang salah dalam kegiatan ekspor dan impor. Seperti kasus kegiatan ekpor yang memberitahukan informasi spesifikasi jenis barang yang salah yang terjadi di salah satu pelabuhan Indonesia yang terletak di Provinsi Sumatera Utara, Belawan, Kota Medan. Sebagaimana kasus ini termuat dalam Putusan Nomor 512/Pid.B/2019/PN.Mdn. 
Kasus ini bermula dari adanya perusahaan yang berniat mengekspor rotan mentah dari Indonesia ke Negara Singapore melalui pelabuhan Belawan di Kota Medan. Sebagaimana jenis barang yang diekspor tersebut yang merupakan rotan mentah yang dilakukan sebanyak 9 (sembilan) kontainer atau seberat 154.910 Kg dengan cara mengisi data terhadap barang yang diekspor yakni untuk alat-alat properti rumah, namun pada kenyataannya adalah rotan mentah yang merupakan tanaman yang dilarang untuk diekspor ke luar negeri berdasarkan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 44/M-DAG/PER/7/2012, sehingga pengeksporan barang tersebut bertentangan hukum. 
Atas perbuatan tersebut, maka negara mengalami kerugian yang signifikan, sebagaimana yang paling pokok adalah kerugian negara dalam hal merugikan perekonomian negara dan mengganggu ketersediaan bahan baku rotan untuk kelangsungan industri dalam negeri dan untuk peningkatan daya saing produk nasional. Dengan demikian, maka pertanggungjawaban pidana yang harus diberikan terhadap pelaku haruslah setimpal dengan perbuatan apa yang telah dilakukannya, sebagaimana perbuatan pelaku sangat bertentangan dengan prinsip hukum pengeksporan barang keluar negeri. Selain itu, perlunya berbagai langkah terpadu untuk memperbaiki penyempurnaan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 beserta peraturan pelaksanaan di bawahnya, sebagaimana sanksi administratif harus diimbangi dengan diperbanyaknya ketentuan pidana dan diperberatnya sanksi terhadap pelanggaran ketentuan pidana tersebut. 
Berdasarkan permasalahan yang diuraikan sebelumnya, maka dari itu peneliti merasa tertarik membahas dengan judul “Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Ekspor Rotan Yang Memberitahukan Informasi Spesifikasi Jenis Barang Secara Salah (Analisis Putusan Nomor 512/Pid.B/ 2019/PN Mdn).
1.	Rumusan masalah:
Berdasarkan hal tersebut, adapun rumusan masalah yang dikaji dalam penelitian ini, yaitu:
1.	Bagaimana bentuk tindak pidana ekspor rotan yang sengaja memberitahukan informasi spesifikasi barang yang salah?
2.	Bagaimana pertanggungjawaban pidana ekspor rotan yang dengan sengaja memberitahukan informasi spesifikasi barang secara salah?
3.	Bagaimana analisis putusan Nomor 512/Pid.B/2019/PN Mdn tentang pertanggung jawaban pelaku ekspor rotan yang dengan sengaja memberitahukan informasi spesifikasi barang yang salah?
2.	Faedah Penelitian
Merujuk pada rumusan masalah yang akan diteliti sebagaimana disebutkan diatas, penelitian ini diharapkan dapat memberikan faedah sebagai berikut:
a.	Secara teoritis penelitian ini diharapkan dapat menjadi salah satu sumber atau bahan pembelajaran bagi masyarakat terkait tindakan hukum pidana kepabeanan.
b.	Secara praktis sebagai bentuk sumbangan saran sebagai buah pemikiran bagi pihak yang berkepentingan dalam kerangka persoalan penerapan tindak pidana kepabeanan.

B.	Tujuan Penelitian
Tujuan penelitian harus tergambar secara tegas apa yang hendak dicapai di dalam melaksanakan penelitian tersebut. Tujuan penelitian harus bertitik tolak dari permasalahan.Bahkan harus terlibat tegas jika permasalahan ada 3 (tiga) maka tujuan penelitian harus 3 (tiga). Ketika hal tersebutlah yang menjadi pokok permasalahan yang intisarinya harus terlihat pada kesimpulan.
Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:
1.	Untuk mengetahui bentuk tindak pidana ekspor rotan yang sengaja memberitahukan informasi spesifikasi barang yang salah.
2.	Untuk mengetahui pertanggungjawaban pidana ekspor rotan yang dengan sengaja memberitahukan informasi spesifikasi barang secara salah.
3.	Untuk mengetahui analisis putusan Nomor 512/Pid.B/2019/PN.Mdn tentang pertanggungjawaban pelaku ekspor rotan yang dengan sengaja memberitahukan informasi spesifikasi barang yang salah.
C.	Definisi Operasional
Definisi operasional yang termuat dalam penelitian ini, diantaranya:
1.	Pertanggungjawaban pidana adalah suatu mekanisme untuk menentukan apakah seseorang terdakwa atau tersangka dipertanggungjawabkan atas suatu tindakan pidana yang terjadi atau tidak. Untuk dapat dipidananya si pelaku, disyaratkan bahwa tindak pidana yang dilakukannya itu memenuhi unsur-unsur yang telah ditentukan dalam undang-undang.
2.	Pelaku ekspor/eksportir adalah orang atau perusahaan yang berperan sebagai produsen yang memproduksi barang untuk dijual keluar negeri.
3.	Informasi spesifikasi barang adalah informasi mengenai karakteristik total dari barang yang dapat memenuhi kebutuhan dan keinginan pengguna barang yang dinyatakan secara tertulis.

D.	Keaslian penelitian
Sejak pengamatan peneliti, ada skripsi yang membahas tentang Pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku kegiatan pelaku ekspor yang memberi informasi palsu tentang spesifikasi barang, antara lain: 
1.	Karya Ilmiah yang dibuat oleh Miranti Eliyanti Putri mahasiswa Universitas Muhammadiyah Surakarta, yang berjudul "Tindak Pidana Pemalsuan Dokumen Pabean Dan Penerapan Sanksi Pidana" terkait judul ilmiah ini penulis menjelaskan permasalahan bagaimana tindak pidana pemalsuan dokumen pabean dan penerapan sanksi.
2.	Karya Ilmiah yang dibuat oleh Muh.Angga Wilantara mahasiswa Universitas Hasanuddin Makasar, yang berjudul Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Pemalsuan Surat (Studi Kasus Putusan Nomor 847/Pid.B/2013/PN.Makasar) terkait judul ilmiah ini penulis menjelaskan bagaimana penerapan hukum pidana materil dalam putusan.
Secara konstruktif, substansi dan pembahasan terhadap kedua penelitian tersebut diatas berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh penulisan ini. Dalam kajian topik bahasan yang penulis angkat kedalam bentuk skripsi ini mengarah kepada upaya pertanggungjawaban pelaku kegiatan ekspor yang memberi atau membuat informasi palsu terhadap barang yang akan di ekspor. 

E.	Metode Penelitian.
Penelitian sebagai upaya untuk memperoleh kebenaran, harus didasari oleh proses berpikir ilmiah yang dituangkan dalam metode ilmiah. Agar mendapatkan hasil yang maksimal, maka metode yang dipergunakan dalam penelitian ini terdiri:
1.	Jenis Dan Pendekatan Penelitian
Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis normatif, adapun yang dimaksud dengan jenis penelitian yuridis normatif adalah penelitian hukum kepustakaan karena dalam penelitian hukum normatif dilakukan dengan cara meneliti bahan-bahan pustaka atau data sekunder saja. Sedangkan pendekatan penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan, adapun yang dimaksud dengan pendekatan perundang-undangan adalah menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkut paut dengan isu hukum yang diketengahkan. Pendekatan perundang-undangan dilakukan dalam rangka penelitian hukum untuk kepentingan praktis maupun penelitian hukum untuk kepentingan akademis.
2.	Sifat Penelitian 
Berdasarkan judul penelitian dan rumusan masalah, sifat penelitian yang digunakan termasuk dalam kategori deskriptif analisis, melalui penelitian deskriptif peneliti berusaha mendeskripsikan peristiwa dan kejadian yang menjadi pusat perhatian tanpa memberikan perlakuan khusus terhadap peristiwa tersebut.
3.	Sumber data
Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini bersumber pada:
a.	Data yang bersumber dari hukum Islam; yaitu Al-Qur’an Surat An-Nahl ayat 105.
b.	Data sekunder; yaitu data yang diperoleh peneliti secara tidak langsung melalui media perantara yang terdiri atas: 
1)	Bahan hukum primer terdiri dari KUHP, KUHAP, Undang-Undang No. 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan, Undang-undang No. 17 Tahun 2006 Atas Perubahan Undang-undang No. 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan, Peraturan Menteri Perdagangan No. 35/M-DAG/PER/11/2011 tentang Ketentuan Ekspor Rotan dan Produk Rotan, serta Peraturan Menteri Perdagangan No. 44/M-DAG/PER/7/2012 tentang Barang Dilarang Ekspor.
2)	Bahan hukum sekunder yaitu, bahan yang memberikan penjelasan dari bahan hukum primer seperti buku-buku, karya ilmiah, jurnal, serta Putusan Nomor 512/Pid.B/2019/PN.Mdn.
3)	Bahan hukum tersier yaitu, bahan yang memberikan penjelasan bahan hukum primer dan skunder seperti internet, dan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI).
4.	Alat pengumpul data
 Penelitian ini menggunakan Studi keperpustakaan (Library Reseacrch), seperti halnya yang diuraikan sebelumnya dalam buku Pengantar Penelitian Hukum, Soerjono Soekanto menjelaskan alat pengumpul data dapat di lakukaan dengan Studi Kepustakaan (Library Research) yang di lakukan dengan dua cara:
a.	Offline; yaitu menghimpun data studi kepustakaan (Library research) secara langsung dengan mengunjungi toko-toko buku, perpustakaan (baik di dalam maupun di luar kampus Universitas Muhammadyah Sumatera Utara) guna menghimpun data sekunder yang di butuhkan dalam penelitian dimaksud.
b.	Online; yaitu studi kepustakaan (Library research) yang di lakukan dengan cara Searching melalui media internet guna menghimpun data sekunder yang di butuhkan dalam penelitian dimaksud.
5.	Analisis data
Metode penulisan data yang sesuai dengan penelitian hukum dengan cara deskriftif adalah menggunakan pendekatan kualitatif, merupakan suatu analisis data yang mengungkapkan dan mengambil kebenaran dari kepustakaan, yaitu dengan menggabungkan antara informasi dengan yang ada di dapat dari perundang-undangan, Peraturan-peraturan dan serta tulisan ilmiah yang ada kaitannya dengan judul ini. Untuk di analisis secara kualitatif sehingga mendapat kesimpulan untuk dipahami dengan baik.

BAB II
TINJAUAN PUSTAKA

A.	Pertanggungjawaban Pidana Dalam Sistem Hukum Pidana Indonesia
Dasar pertanggungjawaban pidana adalah kesalahan. Dalam arti kesalahan dapat berbentuk sengaja (opzet) atau lalai (culpa). Membicarakan kesalahan berarti membicarakan pertanggungjawaban. Dengan demikian pertanggung jawaban pidana merupakan dasar fundamental hukum pidana sehingga kesalahan menurut Idema merupakan jantungnya hukum pidana. Hal ini meunjukkan bahwa dasar dipertanggungjawabkannya perbuatan seseorang, diletakkan didalam konsep/dasar pemikiran kepada terbukti tidaknya unsur-unsur tindak pidana. Artinya jika terbukti unsur-unsur tindak pidana, maka terbukti pula kesalahannya dan dengan sendirinya dipidana. Ini berarti pertanggungjawaban pidana di lekatkan kepada unsur-unsur tindak pidana.
Pertanggungjawaban adalah suatu keadaan normal psikis dan kemahiran yang membawa tiga macam kemampuan, yaitu mampu untuk dapat mengerti makna serta akibat sungguh sungguh dari pebuatan-perbuatan sendiri, mampu untuk menginsyafi bahwa perbuatan-perbuatan itu bertentangan dengan ketertiban masyarakat, serta mampu untuk menentukan kehendak berbuat. Perlu penjelasan lebih lanjut terkait tiga kemampuan adalah perihal kehendak berbuat. Bila dikaitkan antara kehendak berbuat dengan kesalahan sebagai element terpenting dari pertanggungjawaban, maka terdapat tiga pendapat. Pertama, indeterminis yang menyatakan bahwa manusia mempunyai kehendak bebas dalam betindak. Kehendak bebas merupakan dasar keputusan kehendak. Bila tidak ada kebebasan kehendak, maka tidak ada kesalahan. Dengan demikian tidak ada pencelaan sehingga tidak ada pemidanaan.
Defenisi mengenai pertanggungjawaban pidana sebagai suatu keadaan psikis, sehingga penerapan suatu ketentuan pidana dari sudut pandang umum dan pribadi dianggap patut (dasar adanya tanggung jawab dalam hukum pidana adalah keadaan psikis tertentu pada orang yang melakukan perbuatan pidana dan adanya hubungan antara keadaan tersebut dengan perbuatan yang dilakukan yang sedemikian rupa sehingga orang itu dapat dicela karena melakukan perbuatan tadi). KUHP tidak menyebutkan secara jelas mengenai sistem pertanggungjawaban pidana yang dianut. Beberapa Pasal dalam KUHP sering menyebutkan kesalahan baik berupa kesengajaan ataupun kealpaan, namun sayangnya mengenai pengertian kesalahan kesengajaan maupun kealpaan tidak dijelaskan pengertiannya oleh Undang-undang, sehingga untuk memidanakan pelaku yang melakukan perbuatan tindak pidana, selain telah terbukti melakukan tindak pidana maka mengenai unsur kesalahan yang disengaja ataupun atau kealpaan juga harus dibuktikan.
Menentukan apakah suatu perbuatan itu dilarang tentu harus dibuat aturannya lebih dahulu (asas legalitas), biasanya perbuatan yang dilarang itu apabila dilanggar tentu ada sanksinya. Ukuran bahwa perbuatan itu dilarang bermacam-macam kriterianya. Pencarian tolak ukur atau kriteria sebagai “the designation of certain harm as public harms, selain itu harm to others to include risk of damageto interest of other, and it ussualy possible to make a more or less plausible argument that any given from conduct involves that risk in some way.”
Asas legalitas hukum pidana Indonesia yang diatur dalam Pasal 1 ayat (1) KUHP menyatakan bahwa seseorang baru dapat dikatakan melakukan perbuatan pidana apabila perbuatannya tersebut telah sesuai dengan rumusan dalam undang-undang hukum pidana. Meskipun orang tersebut belum tentu dapat dijatuhi hukum pidana, karena masih harus dibuktikan kesalahannya apakah dapat dipertanggungjawabkan pertanggungjawaban tersebut. Agar seseorang dapat dijatuhi pidana, harus memenuhi unsur-unsur perbuatan pidana dan pertanggungjawaban pidana
Berdasarkan KUHP masalah kemampuan bertanggungjawab terdapat dalam Pasal 44 ayat (1) yang menyatakan bahwa: 
“Barang siapa melakukan perbuatan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya karena jiwanya cacat dalam pertumbuhan atau terganggu karena cacat, tidak dipidana” 

Begitu juga dengan pertanggungjawaban pidana (strafrechtelijk veranwoodelijkheis, criminal responsibility) dengan tegas ketetuan Pasal 37 ayat (1) RUU KUHP menyatakan : “tidak seorang pun yang melakukan tindak pidana dipidana tanpa kesalahan”. Doktrin/asas Geen Straf Zonder Schuld atau Keine Straf Ohne Schuld yang dalam doktrin hukum Inggris dirumuskan sebagai an act doesnot make some one’s guilty unless his mind blamewhorty atau actus reus.
Asas dalam pertanggungjawaban dalam hukum pidana ialah tidak dipidana jika tidak ada kesalahan (geen straf zonder schuld; actus non facit reum nisi mens sist rea). Asas ini tidak tersebut dalam hukum tertulis tapi dalam hukum yang tidak tertulis yang juga di Indonesia berlaku. Hukum pidana fiskal tidak memakai kesalahan. Disana kalau orang telah melanggar ketentuan, dia diberi pidana denda atau rampas.
Pertanggungjawaban menurut hukum pidana adalah kemampuan bertanggungjawab seseorang terhadap kesalahan. Setiap orang bertanggungjawab atas segala perbuatannya, hanya kelakuannya yang menyebabkan hakim menjatuhkan hukuman yang dipertanggungjawabkan pada pelakunya. Dalam menjatuhkan pidana disyaratkan bahwa seseorang harus melakukan perbuatan yang aktif atau pasif seperti yang ditentukan oleh KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana), sifat melawan hukum dan tidak adanya alasan pembenar serta adanya kesalahan dalam arti luas yang meliputi kemampuan bertanggungjawab, sengaja dan kelalaian dan tidak adanya alasan pemaaf.
Tanggung jawab pidana dapat diartikan sebagai akibat lebih lanjut yang harus ditanggung oleh siapa saja yang telah bersikap tindak, baik yang selaras dengan hukum atau yang bertentangan dengan hukum. Tanggung jawab pidana adalah akibat lebih lanjut yang harus diterima, dibayar atau ditanggung seseorang yang melakukan tindak pidana secara langsung dan tidak langsung.
Seorang pembuat dalam melakukan suatu tindak pidana dalam menentukan adanya pertanggungjawaban harus ada sifat melawan hukum dari tindak pidana yang merupakan sifat terpenting dari tindak pidana. Sifat melawan hukum dihubungkan dengan keadaan psikis (jiwa) pembuat terhadap tindak pidana yang dilakukannya dapat berupa kesengajaan (opzet) atau karena kelalaian (culpa). Menurut pandangan para ahli hukum pidana ada 3 (tiga) bentuk kesengajaan (opzet), yakni:
1.	Kesengajaan sebagai Maksud. Kesengajaan ini bersifat tujuan, si pelaku dapat dipertanggungjawabkan dan apabila kesengajaan seperti ini ada pada suatu tindak pidana, si pelaku pantas di kenakan hukuman.
2.	Kesengajaan dengan Keinsafan Pasti. Kesengajaan ini ada apabila si pelaku (doer or dader) dengan perbuatannya tidak bertujuan untuk mencapai akibat yang menjadi dasar dari delik dan mengetahui pasti atau yakin benar bahwa selain akibat dimaksud akan terjadi suatu akibat lain.
3.	Kesengajaan dengan Keinsafan Kemungkinan (Dolus Eventualis). Kesengajaan ini juga dsebut kesengajaan dengan kesadaran kemungkinan, bahwa seseorang melakukan perbuatan dengan tujuan untuk menimbulkan suatu akibat tertentu. Akan tetapi, si pelaku menyadari bahwa mungkin akan timbul akibat lain yang juga dilarang dan diancam oleh Undang-Undang.
Kealpaan (culpa) dibedakan menjadi 2, yaitu:
a.	Kealpaan dengan kesadaran (bewuste schuld). Dalam hal ini, si pelaku telah membayangkan atau menduga akan timbulnya suatu akibat, tetapi walaupun ia berusaha untuk mencegah tetap timbul tersebut.
b.	Kealpaan tanpa kesadaran (onbewuste schuld). Dalam hal ini, si pelaku tidak membayangkan atau menduga akan timbulnya suatu akibat yang dilarang dan diancam hukuman oleh undang-undang. Sedangkan ia seharusnya memperhitungkan akan timbulnya suatu akibat. 

Sifat melawan hukum dan kesalahan, dalam hukum pidana yang berlaku di Indonesia, khusunya KUHP yang sampai sekarang masih berlaku menganut teori monistis yang menyatakan bahwa sifat melawan hukum (wederrechtelijkheid) dan kesalahan (schuld) merupakan unsur tindak pidana (strafbaar feit). Untuk memenuhi suatu perbuatan sebagai suatu tindak pidana, KUHP mensyaratkan adanya unsur-unsur utama yang harus dipenuhi, yaitu sifat melawan hukum (wederrechtelijkheid) dan kesalahan (schuld). Sifat melawan hukum selalu meliputi suatu tindak pidana, baik sifat melawan hukum tersebut secara eksplisit tercantum dalam rumusan tindak pidana maupun tidak tercantum secara eksplist dalam rumusan tindak pidana, kecuali dalam rumusan tindak pidana terdapat unsur kealpaan. Agar terpenuhi suatu perbuatan sebagai suatu tindak pidana harus memenuhi unsur sifat melawan hukum dan kesalahan. 
Tindak pidana adalah adanya kelakuan yang melawan hukum, ada seorang pembuat (dader) yang bertanggung jawab atas kelakuannya. Dari beberapa pendapat ahli hukum pidana ini, tindak pidana mempunyai unsur-unsur, yaitu adanya unsur objektif berupa kelakuan yang bertentangan dengan hukum, dan unsur subjektif berupa kesalahan, dan kesalahan ini juga merupakan unsur pertanggungjawaban pidana. Selain merupakan unsur tindak pidana, kesalahan juga merupakan unsur pertanggungjawaban pidana.
Tampak sekali antara tindak pidana dan pertanggungjawaban pidana tidak dipisahkan. Kesalahan merupakan unsur tindak pidana, sekaligus juga sebagai unsur pertanggungjawaban pidana, sebagaimana kesalahan sebagai unsur pertanggungjawaban pidana sebagai perwujudan dari asas “tiada pidana tanpa kesalahan”, tetapi kesalahan ini juga sebagai unsur dari tindak pidana. Karena kesalahan merupakan unsur tindak pidana, maka asas kesalahan juga tidak dapat dipisahkan dengan tindak pidana. Terpenuhinya tindak pidana, maka terpenuhinya tindak pidana, maka terpenuhi pula pertanggungjawaban pidana, hanya saja orang yang telah melakukan tindak pidana belum tentu dipidana. Ini merupakan perkecualian yang biasa disebut dengan peniadaan pidana.

B.	Pelaku Tindak Pidana
Kata pelaku atau pembuat (Belanda: dader) dalam hal ini berarti orang yang melakukan atau orang yang membuat perbuatan salah dalam peristiwa pidana. Untuk dapat mengetahui atau mendefinisikan siapakah pelaku atau daader tidaklah sulit namun juga tidak terlalu gampang. Banyak pendapat mengenai apa yang disebut pelaku. Satochid Kertanegara kata dader dengan istilah pelaku, sedangkan Moeljatno memberikan istilah dader sebagai pembuat.  
Pembuat menurut Pasal 55 KUHP dibagi menjadi 3 yaitu pelaku (dader), orang yang turut melakukan (mededader), dan orang yang membujuk/penganjur (uitloker). Pelaku suatu tindak pidana itu hanyalah dia, yang tindakanya atau kelapaanya memenuhi semua unsur dari delik seperti yangt terdapat dalam rumusan delik yang bersangkutan, baik yang dinyatakan secara tegas maupun tidak dinyatakan secara tegas.
Pelaku tindak pidana dalam hal ini telah disebutkan barang siapa yang melaksanakan semua unsur-unsur tindak pidana sebagaimana unsur-unsur tersebut dirumuskan di dalam undang-undang menurut KUHP. Seperti yang terdapat dalam Pasal 55 ayat (1) KUHP yang berbunyi : Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan. Mereka yang dengan menjanjikan sesuatu dengan menyalahgunakan kekuasaan dengan kekerasan, ancaman atau penyesatan, atau dengan memberi kesempatan, sarana atau keterangan, sengaja menganjurkan orang lain supaya melakukan perbuatan.
Pengertian mengenai siapa pelaku juga dirumuskan dalam Pasal 55 KUHP yang rumusanya sebagai berikut:
1.	Dipidana sebagai si pembuat suatu tindak pidana ;
a.	Orang yang melakukan, menyuruh melakukan atau yang turut melakukan perbuatan itu.
b.	Orang yang dengan pemberian upah, perjanjian, salah memakai kekuasaan atau martabat, memakai paksaan ancaman atau tipu karena memberi kesempatan, ikhtiar atau keterangan, dengan sengaja menghasut supaya perbuatan itu dilakukan.
2.	Adapun orang yang tersebut dalam sub 2 itu, yang boleh dipertanggungjawabkan kepadanya hanyalah perbuatan yang sengaja dubujuk olehnya serta akibat perbuatan itu.
Orang yang dinyatakan sebagai pelaku tindak pidana dapat dikelompokkan kedalam beberapa macam sebagaimana diatur dalam Pasal 55 KUHP (1) di atas, bahwa pelaku tindak pidana itu dapat dibagi dalam 4 (empat) golongan:
1.	Orang yang melakukan sendiri tindak pidana (pleger)
Undang-undang hukum pidana tidak menjelaskan lebih jauh tentang siapa yang dimaksud dengan mereka yang melakukan. Pada kenyataannya untuk menentukan seorang pembuat tunggal, tidaklah terlalu sukar. Kriterianya cukup jelas, secara umum ialah perbuatannya telah memenuhi semua unsur tindak pidana. Bagi tindak pidana formil, wujud perbuatannya ialah sama dengan perbuatan apa yang dicantumkan dalam rumusan tindak pidana. Sedangkan dalam tindak pidana materiil perbuatan apa yang dilakukannya telah menimbulkan akibat yang dilarang oleh undang-undang.
Dari pendapat tersebut, untuk menentukan seseorang sebagai yang melakukan (pleger) adalah dengan 2 kriteria:
a.	perbuatannya adalah perbuatan yang menetukan terwujudnya tindak pidana,
b.	perbuatannya tersebut memenuhi seluruh unsur tindak pidana. 
2.	Orang yang menyuruh orang lain untuk melakukan tindak pidana (doen pleger)
Orang yang menyuruh melakukan (doenpleger) adalah orang yang melakukan tindak pidana dengan perantaraan alat atau menyuruh orang lain yang tidak dapat dipertanggungjawabkan. Setidaknya ada 3 syarat penting untuk doenpleger. Pertama yang digunakan untuk melakukan perbuatan pidana adalah orang atau alat. Kedua, orang yang disuruh melakukan tidak memiliki kesengajaan, kealpaan ataupun kemampuan bertanggungjawab. Ketiga, sebagai kosekuensi syarat kedua adalah bahwa orang yang disuruh melakukan tidaklah dapat dijatuhi pidana.
Undang-undang tidak menjelaskan tentang siapa yang dimaksud dengan yang menyuruh melakukan itu. Untuk mencari pengertian dan syarat untuk dapat ditentukan sebagai orang yang melakukan (doen pleger), pada umumnya para ahli hukum merujuk pada Bukunya Adami Chazawi yang berdasarkan keterangan yang diktip dalam MvT WvS Belanda, yang menyatakan bahwa: “yang menyuruh melakukan adalah dia juga yang melakukan tindak pidana, tapi tidak secara pribadimelainkan dengan perantara orang lain sebagai alat di dalam tangannya apa bila orang lain itu melakukan perbuatan tanpa kesengajaan, kealpaan atau tanpa tanggungjawab, karena sesuatu hal yang tidak diketahui, disesatkan atau tunduk pada kekerasan”.
a.	Orang lain sebagai alat di dalam tangannya
Yang dimaksud dengan orang lain sebagai alat di dalam tangannya adalah apabila orang/pelaku tersebut memperalat orang lain untuk melakukan tindak pidana. Karena orang lain itu sebagai alat, maka secara praktis pembuat penyuruh tidak melakukan perbuatan aktif. Dalam doktrin hukum pidana orang yang diperalat disebut sebagai manus ministra sedangkan orang yang memperalat disebut sebagai manus domina juga disebut sebagai middelijke dader (pembuat tidak langsung).
Ada tiga konsekuensi logis, terhadap tindak pidana yang dilakukan dengan cara memperlalat orang lain:
1)	Terwujudnya tindak pidana bukan disebabkan langsung oleh pembuat penyuruh, tetapi leh perbuatan orang lain (manus ministra);
2)	Orang lain tersebut tidak bertanggungjawab atas perbuatannya yang pada kenyataannya telah melahirkan tindak pidana;
3)	Manus ministra ini tidak boleh dijatuhi pidana, yang dipidana adalah pembuatan penyuruh.
b.	Tanpa kesengajaan atau kealpaan
Yang dimaksud dengan tanpa kesengajaan atau tanpa kealpaan adalah perbuatan yang dilakukan oleh orang yang disuruh (manus ministra) tidak dilandasi oleh kesengajaan untuk mewujudkan tindak pidana, juga terjadinya tindak pidana bukan karena adanya kealpaan, karena sesungguhnya inisiatif perbuatan datang dari pembuat penyuruh, demikian juga niat untuk mewujudkan tindak pidana itu hanya berada pada pembuat penyuruh (doen pleger).
c.	Karena tersesatkan
Yang dimaksud dengan tersesatkan disini adalah kekeliruan atau kesalahpahaman akan suatu unsur tindak pidana yang disebabaklan oleh pengaruh dari orang lain dengan cara yang isinya tidak benar, yang atas kesalahpahaman itu maka memutuskan kehendak untuk berbuat. Keadaan yang menyebabkan orang lain itu timbul kesalahpahaman itu adalah oleh sebab kesengajaan pembuat penyuruh sendiri.
d.	Karena kekerasan
Yang dimaksud dengan kekerasan (geweld) di sini adalah perbuatan yang dengan menggunakan kekerasan fisik yang besar, yang in casu ditujukan pada orang, mengakibatkan orang itu tidak berdaya. 
3.	Orang yang turut melakukan tindak pidana (mede pleger)
KUHP tidak memberikan rumusan secara tegas siapa saja yang dikatakan turut melakukan tindak pidana, sehingga dalam hal ini menurut doktrin untuk dapat dikatakan turut melakukan tindak pidana harus memenuhi dua syarat;
a.	Harus adanya kerjasama secara fisik (pysiek samenwerking). Artinya para peserta itu sama-sama melakukan perbuatan dengan mempergunakan kekuatan tenaga badan.
b.	Harus ada kesadaran bahwa mereka satu sama lain bekerjasama untuk melakukan tindak pidana itu (bewuste samenwerking).
Yang dimaksud dengan turut serta melakukan (medepleger), oleh MvT WvS Belanda dalam bukunya Adami Chazawi dijelaskan bahwa yang turut serta melakukan ialah setiap orang yang sengaja berbuat (meedoet) dalam melakukan suatu tindak pidana. Penjelasan MvT ini, merupakan penjelasan yang singkat yang masih membutuhkan penjabaran lebih lanjut.
Berbagai pandangan para ahli tentang bagaimana kategori untuk menentukan pembuat peserta (medepleger), maka dapat ditarik kesimpulan bahwa untuk menentukan seseorang sebagai pembuat peserta yaitu apabila perbuatan orang tersebut memang mengarah dalam mewujudkan tindak pidana dan memang telah terbentuk niat yang sama dengan pembuat pelaksana (pleger) untuk mewujudkan tindak pidana tersebut. Perbuatan pembuat peserta tidak perlu memenuhi seluruh unsur tindak pidana, asalkan perbuatannya memiliki andil terhadap terwuudnya tindak pidana tersebut, serta di dalam diri pembuat peserta telah terbentuk niat yang sama dengan pembuat pelaksana untuk mewujudkan tindak pidana.
4.	Orang yang dengan sengaja membujuk atau menggerakan orang lain untuk melakukan tindak pidana (Uitlokker).
Orang yang sengaja menganjurkan (pembuat penganjur, disebut juga auctor intellectualis), seperti juga pada orang yang menyuruh lakukan, tidak mewujudkan tindak pidana secara materiil, tetapi melalui orang lain. Kalau pembuat penyuruh dirumuskan dalam Pasal 55 ayat (1) KUHP dengan sangat singkat ialah yang menyuruh melakukan (doen plegen), tetapi pada bentuk orang yang sengaja menganjurkan ini dirumuskan dengan lebih lengkap, dengan menyebutkan unsur-unsur objektif yang sekaligus unsur subjektif. Rumusan itu selengkapnya ialah: mereka yang dengan memberi atau menjanjikan sesuatu, dengan menyalahgunakan kekuasaan atau martabat, memberi kesempatan, sarana atau keterangan, sengaja menganjurkan orang lain supaya melakukan perbuatan.

C.	Perbuatan Ekspor 
Kegiatan ekspor memiliki beberapa prosedur yang harus dilakukan. Prosedur ekspor adalah langkah-langkah atau persyaratan-persyaratan yang harus dipenuhi untuk melaksanakan kegiatan ekspor barang. Prosedur ekspor termasuk pengurusan dokumen-dokumen ekspor, persiapan barang ekspor, dan hal pembiayaan. Berikut ini adalah langkah dalam pemenuhan kegiatan ekspor:
1.	Korespondensi 
Eksportir mengadakan korespondensi dengan importir luar negeri untuk menawarkan dan menegosiasikan komoditas yang akan dijualnya. Dalam surat penawaran kepada importir harus dicantumkan jenis barang, mutunya, harganya, syarat-syarat pengiriman, dan sebagainya.
2.	Pembuatan kontrak dagang 
Apabila importir menyetujui penawaran yang diajukan oleh eksportir maka importir dan eksportir membuat dan menandatangani kontrak dagang. Dalam kontrak dagang dicantumkan hal-hal berbagai persyaratan dan ketentuan yang disepakati bersama.
3.	Penerbitan Letter of Credit (L/C). 
Setelah kontrak dagang ditanda tangani maka importir membuka L/C melalui bank koresponden di negaranya dan meneruskan L/C tersebut ke bank devisa Negara eksportir. Kemudian bank devisa yang ditunjuk memberitahukan diterimanya L/C atas nama eksportir kepada eksportir.
4.	Eksportir menyiapkan barang ekspor. 
Dengan diterimanya L/C tersebut eksportir mempersiapkan barang-barang yang dipesan importir. Keadaan barang-barang yang dipersiapkan harus sesuai dengan persyaratan yang tercantum dalam kontrak dagang dan L/C.
5.	Eksportir mendaftarkan 
Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB). Selanjutnya eksportir mendaftarkan Pemberitahuan Ekspor barang (PEB) ke bank devisa dengan melampirkan surat sanggup bayar apabila barang ekspornya terkena pajak.
6.	Pemesanan barang ke pelabuhan.
Eksportir sendiri dapat mengirim barang ke pelabuhan. Pengiriman dan pengurusan barang ke pelabuhan dan ke kapal dapat juga dilakukan oleh perusahaan jasa pengiriman barang (freight forwarding atau EMKL). Dokumen-dokumen ekspor disertakan dalam pengiriman barang ke pelabuhan dan ke kapal.
7.	Pengiriman barang ke pelabuhan. 
Eksportir sendiri dapat mengirim barang ke pelabuhan. Pengiriman dan pengurusan barang ke pelabuhan, dan ke kapal dapat juga dilakukan oleh perusahaan jasa pengirim barang (freight forwarding atau EMKL). Dokumen-dokumen ekspor disertakan dalam pengiriman barang ke pelabuhan dan ke kapal.
8.	Pemeriksaan Bea Cukai. 
Di pelabuhan, dokumen ekspor diperiksa oleh pihak Bea Cukai. Apabila diperlukan barang-barang yang akan di ekspor diperiksa juga oleh Bea Cukai. Apabila barang dan dokumen telah sesuai dengan ketentuan maka Bea cukai menandatangani pernyataan persetujuan muat yang ada pada Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB).
9.	Pemuatan barang ke kapal. 
Setelah pihak Bea Cukai menandatangani PEB maka barang telah dapat dimuat ke atas kapal. Segera setelah barang dimuat kapal, pihak pelayaran menerbitkan Draft Billof Lading (B/L) yang diserahkan pada eksportir.Setelah itu, eksportir menukarkan mate’s receipt dengan master bill of lading (pada FCL) atau house bill of lading (pada LCL).
10.	Surat Keterangan Asal Barang (SKA). 
Eksportir sendiri atau freigt forwarding atau EMKL pemuatan barangnya dan mengajukan permohonan ke Kantor Wilayah Departemen Perindustrian dan Perdagangan atau Kantor Departemen Perindustrian dan Perdagangan untuk memperoleh SKA apabila diperlukan.
11.	Pencairan Letter of Credit. 
Apabila barang sudah dikapalkan, maka eksportir dapat ke bank untuk mencairkan L/C. Bila At sight L/C dokumen-dokumen yang diserahkan adalah B/L, Commercial Invoice, Packing List dan PEB, dan lain-lain.
12.	Pengiriman barang ke importer. 
Barang dalam perjalanan dengan kapal dari Negara eksportir ke pelabuhan di negara importir.

D.	Pemberitahuan Informasi Spesifikasi Barang Secara Salah Dalam Kegiatan Ekspor
Pemberitahuan informasi spesifikasi barang secara salah dalam kegiatan ekspor pada dasarnya tertuang dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan. Sebagaimana hal tersebut tertuang dalam Pasal 102A, yang secara rincinya berbunyi:
Setiap orang yang:
(1)	Mengekspor barang tanpa menyerahkan pemberitahuan pabean; 
(2)	Dengan sengaja memberitahukan jenis dan/atau jumlah barang ekspor dalam pemberitahuan pabean secara salah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11A ayat (1) yang mengakibatkan tidak terpenuhinya pungutan negara di bidang ekspor; 
(3)	Memuat barang ekspor di luar kawasan pabean tanpa izin kepala kantor pabean sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11A ayat (3); 
(4)	Membongkar barang ekspor di dalam daerah pabean tanpa izin ke pala kantor pabean; 
(5)	Mengangkut barang ekspor tanpa dilindungi dengan dokumen yang sah sesuai dengan pemberitahuan pabean sebagaimana di maksud dalam Pasal 9 A ayat (1) dipidana karena melakukan penyelundupan di bidang ekspor dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah). 

Berdasarkan bunyi pasal tersebut, dapat dipahami bahwa unsur-unsur dari ketentuan Pasal 102A Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan yang mengatur tindak pidana penyelundupan di bidang ekspor khususnya pemberitahuan informasi yang salah adalah sebagai berikut: 
1.	Unsur Objektif: 
a.	Subjeknya: Setiap orang adalah orang perseorangan atau badan hukum (Pasal 1 angka 12). 
b.	Perbuatannya:
1)	Mengekspor barang tanpa menyerahkan pemberitahuan pabean; 
2)	Memuat di luar kawasan pabean tanpa izin kepala kantor pabean; 
3)	Membongkar ekspor di dalam daerah pabean tanpa izin kepala kantor pabean; 
4)	Mengangkut tanpa dilindungi dengan dokumen yang sah sesuai dengan pemberitahuan pabean.
c.	Objeknya: Barang ekspor 
2.	Unsur Subjektif: 
Bentuk Kesalahannya adalah kesengajaan atau dengan sengaja memberitahukan jenis dan/atau jumlah barang ekspor dalam pemberitahuan pabean secara salah. 
Sanksinya: kumulatif penjara dan denda, yaitu: Pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp.5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah). 
Pasal 102B Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan. Pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 102 dan Pasal 102A yang mengakibatkan terganggunya sendi-sendi perekonomian negara dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan pi-dana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) dan paling banyak Rp.100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah). 
Pasal 102C Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan. Dalam hal perbuatan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 102, Pasal 102A, Pasal 102B dilakukan oleh pejabat dan aparat penegak hukum, pidana yang dijatuhkan dengan pidana sebagaimana ancaman pidana dalam undang-undang ini ditambah 1/3 (satu pertiga).
Berdasarkan hal tersebut, sebagaimana Pasal 1ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan menyebutkan bahwa daerah pabean adalah wilayah Negara Republik Indonesia yang meliputi wilayah darat, perairan, dan ruang udara di atasnya, serta tempat-tempat tertentu di Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) dan Landas Kontinen sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Undang-Undang tentang Kepabeanan.

BAB III
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A.	Bentuk Tindak Pidana Ekspor Rotan Yang Sengaja Memberitahukan Informasi Spesifikasi Barang Yang Salah
Perbuatan pidana merupakan perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana disertai dengan ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut. Dapat juga dikatakan bahwa perbuatan pidana adalah perbuatan yang oleh suatu aturan hukum dilarang dan diancam pidana, asal saja dalam pada itu diingat bahwa larangannya ditujukan pada perbuatan, yaitu suatu keadaan atau suatu kejadian yang ditimbulkan oleh kelakuan orang, sedangkan ancaman pidananya ditujukan kepada orang yang menimbulkan kejadian itu. Antara larangan dan ancaman pidana ada hubungan yang erat, oleh karena antara kejadian dan orang yang menimbulkan kejadian itu ada hubungan erat pula, yang tidak dapat dipisahkan dari yang lain.
Hukum sebagai pengemban nilai keadilan menjadi ukuran bagi adil tidak adilnya tata hukum. Tidak hanya itu, nilai keadilan juga menjadi dasar dari hukum sebagai hukum. Dengan demikian, keadilan memiliki sifat normatif sekaligus konstitutif bagi hukum. Untuk menentukan apakah suatu perbuatan itu dilarang tentu harus dibuat aturannya lebih dahulu (asas legalitas), biasanya perbuatan yang dilarang itu apabila dilanggar tentu ada sanksinya. Ukuran bahwa perbuatan itu dilarang bermacam-macam kriterianya. Pencarian tolak ukur atau kriteria sebagai “the designation of certain harm as public harms, selain itu harm to others to include risk of damageto interest of other, and it ussualy possible to make a more or less plausible argument that any given from conduct involves that risk in some way.”
Sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan No.10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan, kepabeanan diatur dalam Staatsblad 1882-240 yang berarti ordonansi atau undang-undang tentang bea. Di dalam Rechtenordonnantie tersebut dirumuskan sejumlah tindak pidana yang dikenal dalam masyarakat sebagai tindak pidana kepabeanan. Dilihat dari penggolongan delik pidana, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan No.10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan membagi secara jelas perumusan tindak pidana menjadi dua, yaitu pelanggaran dan Tindak Pidana Kepabeanan. Lebih spesifik lagi Tindak Pidana Kepabeanan dirinci menjadi Tindak Pidana Penyelundupan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 102 dan Tindak Pidana Kepabeanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 103. Tindak pidana lain yang dapat disamakan dengan Tindak Pidana umum dapat dilihat dalam Pasal 104 sampai dengan Pasal 109.
1.	Pelanggaran
Undang-Undang Kepabeanan tidak memberi batasan atau pengertian tentang pelanggaran, namun dari ketentuan pada beberapa pasal yang ada telah menegaskan beberapa kewajiban yang harus ditaati oleh Pengguna Jasa Kepabeanan, mulai dari Pengangkut, Importir, Eksportir, Pengusaha Gudang Berikat atau ‘barang siapa’ yang secara hukum kepabeanan diwajibkan melakukan sesuatu untuk memenuhi kewajiban pabean. Pengingkaran terhadap kewajiban-kewajiban kepabeanan tersebutlah yang secara umum diterima sebagai pelanggaran dengan penegasan sanksi yang akan diberikan terhadap pelanggaran kewajiban kepabeanan tersebut.
Beberapa pasal mengatur kewajiban tersebut seperti kewajiban Pengangkut yang diatur dalam Pasal 7, Pasal 11, Pasal 90, dan Pasal 92, kewajiban importir Pasal 8 dan Pasal 9, kewajiban Eksportir Pasal 10, kewajiban Pengusaha Tempat Penimbunan Berikat Pasal 43, Pasal 44 dan Pasal 45, serta beberapa kewajiban Pengguna Jasa Kepabeanan lainnya.
Pelanggaran terhadap kewajiban tersebut pada dasarnya diatur dalam Pasal 82 yang mempertegas sanksi yang wajib dibayar sesuai tingkat kesalahannya. 
Pengaturan tersebut ditujukan untuk menguji kepatuhan para pengguna jasa sehingga diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan dalam menyelesaikan kewajiban pabean dan membayar kewajiban Bea Masuk dan pungutan Pajak Dalam Rangka Impor (PDRI). Pengaturan ini menganut azas yang lazim dikenal dengan strict compliance rule dimana setiap pasal mengatur secara tegas kewajiban dan sanksi yang timbul akibat ketidakpatuhan.

2.	Tindak Pidana Penyelundupan
Pasal 102 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan No.10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan menyebutkan bahwa “Barangsiapa yang mengimpor atau mencoba mengimpor atau mengekspor barang tanpa mengindahkan ketentuan undang-undang ini dipidana karena melakukan penyelundupan dengan pidana penjara paling lama delapan tahun dan denda paling banyak Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah). Kemudian, penjelasan pasal ini menambahkan bahwa “yang dimaksud dengan tanpa mengindahkan ketentuan undang-undang ini adalah sama sekali tidak memenuhi ketentuan atau prosedur sebagaimana telah ditetapkan dalam undang-undang ini”.
Pasal 102 dan penjelasannya menimbulkan perdebatan tentang pengertian penyelundupan karena telah terjadi perbedaan penafsiran yang cukup mendasar, baik oleh Pengguna Jasa maupun oleh masyarakat. Pengertian penyelundupan dalam pasal ini bersifat membatasi sehingga oleh banyak pihak dirasakan tidak memenuhi rasa keadilan. Hal ini terjadi karena di sebahagian masyarakat telah memberikan pengertian yang sangat luas terhadap penyelundupan. 
Masyarakat menilai bahwa setiap pelanggaran kepabeanan merupakan tindak pidana penyelundupan, sementara dalam international best practices in customs matters secara spesifik membedakan antara penyelundupan (smuggling) dengan tindak pelanggaran lainnya yang lazim disebut sebagai Customs Fraud. Bahkan sebagian besar anggota masyarakat telah mencampur-adukkan pengertian penyelundupan ini, tidak saja dalam bidang ekspor dan impor, bahkan kesalahan dalam pengiriman perdagangan antar pulau pun dimasukkan dalam pengertian penyelundupan. Pembedaan pengertian antara penyelundupan dengan pelanggaran pabean lainnya ini menimbulkan pula pembedaan hukuman yang secara tegas dimana setiap kasus penyelundupan dipidana dengan pidana penjara, sementara pelanggaran kepabeanan diselesaikan dengan pemberian sanksi yang tegas sesuai dengan asas strict compliance rule yang telah lazim dilaksanakan.
Berdasarkan hal tersebut, dalam praktek kepabeanan Internasional, pembedaan tersebut merupakan hal yang sudah baku sehingga secara tegas dalam penjelasan Undang-Undang Kepabeanan dinyatakan sebagai salah satu aspek yang sangat diperhatikan dalam pembentukannya.
Yudi Wibowo Sukinto memberikan pendapat bahwa pengertian penyelundupan tidak termasuk penyelundupan manusia antar negara, karena pengertian tentang penyelundupan hanya digunakan khusus untuk kegiatan ekspor dan impor barang saja. Hal ini berbeda dengan pengertian penyelundupan yang dimaksud United Stated Customs an Border Protection, selain menangani perkara penyelundupan dalam rangka ekspor dan impor barang, juga menangani imigran gelap ke negara Amerika. Hukum di Indonesia tidak mengenal istilah penyelundupan manusia (human smuggling), tetapi yang dikenal dengan sebutan imigran gelap.
Adam Smith dalam Yudi Wibowo Sukinto memberikan pendapat bahwa penyelundupan adalah seseorang yang melanggar hukum suatu negara, meskipun dia buta hukum dan tidak diragukan lagi sebagai warga negara yang baik, yang tidak pernah dihukum suatu kejahatan dan tidak bermaksud berbuat untuk itu”. Dengan demikian penyelundupan pada ruang lingkup ekspor impor dapat diartikan dengan suatu pemasukan barang secara ilegal ke suatu tempat (perbatasan negara) dengan tujuan untuk menghindari bea dan cukai yang masuk atau karena barang barang terlarang. 
Tindak pidana penyelundupan dalam ekspor dan impor melakukan kegiatan mengantar pulaukan barang dengan tidak mematuhin peraturan perundang-undangan yang berlaku, atau tidak memenuhi formalitas pabean yang telah ditetapkan oleh undang-undang. Dalam penulisan ini pengertian penyelundupan tidak termasuk penyelundupan manusia ke antar negara, karena pengertian penyelundupan hanya digunakan khusus dalam kegiatan ekspor dan impor barang saja. Hal ini dikarenakan adanya beberapa pengertian lain dalam konteks penyelundupan manusia dan Hukum di Indonesia tidak mengenal istilah penyelundupan manusia melainkan dengan sebutan imigran gelap.
Penyelundupan diartikan pemasukan barang secara gelap untuk menghindari bea masuk atau karena menyelundupkan barang terlarang. Dalam kamus Webster’s Ninth New Collegiate Dictionary kata smuggle (penyeludupan) diartikan sebagai: 
To import or export secretly contrary to the law and especially without paying duties import or export something in violation of the customs law (mengimpor atau mengekspor secara gelap, berlawanan/tak sesuai dengan hukum dan khususnya menghindari kewajiban membayar atas suatu impor atau ekspor yang merupakan pelanggaran peraturan pabean).

Pengertian penyelundupan juga terdapat di dalam Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 73 Tahun 1967, pada Pasal 1 ayat (2), yang berbunyi: “Tindak Pidana Penyelundupan ialah tindak pidana yang berhubungan dengan pengeluaran barang atau uang dari Indonesia ke luar negeri (ekspor) atau pemasukan barang atau uang dari luar negeri ke Indoneisa (impor)”.
Berdasarkan hal tersebut, latarbelakang yang mendorong oknum-oknum tertentu melakukan penyelundupan di bidang impor karena disebabkan:
a.	Keadaaan dan letak Indonesia yang strategis yang diapit oleh dua benua dan dua samudra sehingga lalu lintas perdagangan dunia sangat lancer, letaknya sangat dekat dengan beberapa Negara di ASEAN (Singapura yang memiliki pelabuhan bebas terutama dari jalur arah sumatera dan kepulauan Riau, Brunai Darusalam, Malaysia yang merupakan perbatasan dengan kepulauan Kalimantan yang dapat ditempuh dengan perjalanan darat)
b.	Adanya kesenangan bangsa Indonesia memiliki barang dan jenis merek tertentu yang berasal dari luar (impor) sehingga para penyelundup menggunakan kesempatan untuk mendatangkan barang impor tersebut secara illegal.
c.	Mudahnya diterobos petugas-petugas yang kurang memiliki integritas moral seperti mudahnya petugas disogok, KKN, korupsi, pengawasan yang tidak ketat dan terjadi persekongkolan.
Perbuatan penyeludupan sebagai tindak pidana dapat dilakukan oleh pelaku (dader) dengan dua cara, sebagaimana hal tersebut dibagi menjadi 2 (dua) bentuk cara modus operandi, yakni: 
a.	Penyelundupan Fisik 
Penyelundupan fisik diatur dalam Pasal 26b ayat (1) Ordonansi Bea:
Barang siapa yang mengimpor atau mengkspor barang-barang atau mencoba mengimpor atau mengeskpor barang-barang tanpa mengindahkan akan ketentuan-ketentuan dari ordonansi ini dari reglemen-reglemen yang terlampir padanya atau yang mengangkut ataupun menyimpan barang-barang bertentangan dengan sesuatu ketentuan larangan yang ditetapkan berdasarkan ayat kedua Pasal 3.

Cara penyeludupan ini sama sekali tidak memiliki dokumen/tidak ada dokumen impor-ekspor. Perbuatan ini bertujuan untuk menghindarkan dari segala kewajiban pembayaran bea/biaya untuk ekspor (mengirim keluar) ataupun impor (memasukkan barang) dari luar negeri ke Indonesia.
b.	Penyeludupan Administratif
Penyelundupan administratif ialah memberikan salah tentang jumlah, jenis atau harga barang dalam pemberitahuan impor, penyimpanan dalam entrepot, pengiriman ke dalam atau ke luar daerah pabean atau pembongkaran atau dalam sesuatu pemberitahuan tidak menyebutkan barang-barang dengan barang-barang lain.
Perbuatan ini dilakukan oleh pelaku penyeludupan dengan memiliki dokumen surat-surat, tetapi dilakukan manipulasi dokumen atau dokumennya tidak sesuai dengan kenyataan pengiriman atau pemasukan barang tersebut, dengan cara-cara antara lain:
1)	Pemberitahuan salah, dengan sengaja melakukan pengisian dokumen seperti:
a)	PPUD: Pemberitahuan Pemasukan Barang Untuk Dipakai atau sama Istilah INVOERPAS.
b)	PEB: Pemberitahuan Ekspor Barang.
c)	LKP: Laporan Kebenaran Pemeriksaan.
d)	INVOICE: Faktur Barang.
e)	PACKING LIST: Dokumen yang menunjukan setiap potongan, koli, peti.
f)	MANIFEST: Dokumen yang dibuat oleh Nahkoda Kapal mengenai barang yang dimuat yang didasarkan pada BL: Bill of Lading.
g)	Dan dokumen lain-lain.
2)	Atau Perbuatan Manipulasi tentang:
a)	Kualitas atau Mutu barang.
b)	Kuantitas atau Jumlah barang.
c)	Jenis atau Macam barang.
d)	Harga Barang.
Berdasarkan hal tersebut, maka dapat dikatakan bahwa penyeludupan administratif adanya ketidaksesuaian antara keadaan fisik barang dengan apa yang tertulis dalam dukumen.
Tindak pidana penyelundupan sama bahayanya dengan tindak pidana korupsi, dalam arti sama-sama membahayakan keuangan negara, yang pada akhirnya akan menghambat pembangunan dan lebih jauh lagi akan mempersukar jalan menuju kemakmuran dan kesesjahteraan rakyat. 
3.	Tindak Pidana Kepabeanan Lainnya
Disamping pidana pelanggaran dan penyelundupan, tindak pidana di bidang kepabeanan juga terdapat dalam Pasal 103, Pasal 104, Pasal 105, Pasal 106, Pasal 107, Pasal 108, dan Pasal 109 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan No.10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan. Pasal 103 juga merupakan pasal yang mengatur Pidana Kepabeanan, dimana tindak pidana kepabeanan dalam pasal ini meliputi :
a.	Menyerahkan pemberitahuan pabean dan atau dokumen pelengkap pabean dan atau memberikan keterangan lisan atau tertulis Palsu yang digunakan untuk pemenuhan kewajiban pabean.
b.	Mengeluarkan barang impor dari kawasan pabean atau dari tempat penimbunan berikat tanpa persetujuan Pejabat Bea dan Cukai dengan maksud mengelakkan pembayaran Bea Masuk dan atau pungutan negara lainnya dalam rangka impor,
c.	Membuat, menyimpan, atau turut serta dalam penambahan data palsu ke dalam buku atau catatan, atau
d.	Menimbun, menyimpan dan sebagainya barang impor yang berasal dari tindak pidana penyelundupan.
Berdasarkan dari keempat jenis tindak pidana kepabeanan ini secara jelas dapat terlihat mengatur khusus pelanggaran atas kewajiban kepabeanan yang sangat berbeda dengan pasal-pasal pelanggaran. Butir a, misalnya, menegaskan adanya kesengajaan menyerahkan dokumen palsu yang secara umum sebenarnya juga diatur dalam pasal-pasal pemalsuan yang ada dalam hukum pidana. Demikian juga pasal-pasal lainnya dimana secara umum sebenarnya juga diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) namun secara tegas diatur kembali dalam undang-undang ini sebagai penegasan bahwa Undang-Undang Kepabeanan ini merupakan suatu “Lex Specialis derogate lege generalii”. Bahkan secara tegas undang-undang ini merupakan suatu hukum yang lebih spesifik sebagai “lex specialis” yang sistematik karena hukum kepabeanan ini telah:
a.	Mengadop sendiri pasal-pasal pidana umum sebagai pasal pidana kepabeanan.
b.	Mengatur sendiri hukum acaranya, walau tidak seluruhnya, sebagaimana diatur dalam Pasal 112, dan
c.	Menentukan sendiri kewenangan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Bea dan Cukai sebagai penyidik yang absah berdasarkan Pasal 6 KUHAP.

B.	Pertanggungjawaban Pidana Ekspor Rotan Yang Dengan Sengaja Memberitahukan Informasi Spesifikasi Barang Secara Salah
Tindak pidana di bidang kepabeanan merupakan tindak pidana khusus yang diatur dalam undang-undang di luar Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Tindak pidana khusus ini diatur dalam undang-undang di luar hukum pidana umum. Penyimpangan ketentuan hukum pidana yang terdapat dalam undang-undang hukum pidana merupakan indikator apakah undang-undang hukum pidana itu hukum tindak pidana khusus ataukah bukan, sehingga dapat dikatakan hukum tindak pidana khusus adalah undang-undang pidana atau hukum pidana yang diatur dalam undang-undang pidana tersendiri.
Sebagai suatu perundang-undangan yang bersifat khusus, dasar hukum maupun keberlakuannya, dapat menyimpang dari ketentuan umum Buku 1 KUHP, bahkan terhadap ketentuan hukum acara (hukum formal), peraturan perundang-undangan tindak pidana khusus dapat pula menyimpang dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Kekhususan peraturan perundang-undangan tindak pidana khusus dari aspek, norma, jelas mengatur hal-hal yang belum diatur di dalam KUHP. Peraturan perundang-undangan tindak pidana khusus merupakan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang hal-hal yang bersifat khusus di luar KUHP. Jadi titik tolak kekhususan suatu peraturan perundang-undangan khusus dapat dilihat dari perbuatan yang diatur masalah subjek tindak pidana, pidana dan pemidanaan.
Berdasarkan hal tersebut, diketahui bahwa tindak pidana penyelundupan sama bahayanya dengan tindak pidana korupsi, dalam arti sama-sama membahayakan keuangan negara, yang pada akhirnya akan menghambat pembangunan dan lebih jauh lagi akan mempersukar jalan menuju kemakmuran dan kesejahteraan rakyat. Dibandingkan dengan Undang-Undang No. 10 Tahun 1995, maka Undang-Undang Kepabeanan Tahun 2006 menegaskan bahwa penyelundupan didefinisikan lebih rinci serta diatur ekspor-impor sehingga memberikan keuntungan yang lebih. Sementara dalam ketentuan sebelumnya, penyelundupan hanya dikenakan kepada tindakan impor saja. Namun dalam pemberantasan penyelundupan, terdapat hambatan yang dihadapi Ditjen Bea dan Cukai baik internal maupun eksternal. 
Meningkatnya tindak pidana penyelundupan merupakan salah satu kendala yang dapat menghambat pembangunan. Tindak pidana penyelundupan baik fisik maupun administrasi sudah sejak lama berlangsung. Penyelundupan yang meningkat dimungkinkan karena luasnya wilayah, kemampuan dan kemauan aparatur pemerintah dalam memberantasnya, serta rendahnya partisipasi masyarakat untuk bekerja sama dengan aparatur pemerintah. Tindak pidana penyelundupan yang dilakukan oleh segelintir atau sekelompok kecil orang-orang yang tidak bertanggung jawab, semata-mata dilakukan hanya untuk mencari keuntungan diri sendiri atau kelompoknya, sementara pelaku yang bersangkutan tidak memikirkan dampaknya yang sangat luas dan berat bagi perekonomian bangsa, di samping keamanan dan stabilitas nasional akan terganggu.
Berbicara mengenai pertanggungjawaban pidana, maka tidak dapat dilepaskan dengan tindak pidana. Walaupun di dalam pengertian tindak pidana tidak termasuk masalah pertanggungjawaban pidana. Tindak pidana hanya merujuk kepada dilarangnya suatu perbuatan. Dasar adanya tindak pidana adalah asas legalitas, sedangkan dasar dipidananya pembuat adalah asas kesalahan. Ini berarti bahwa pembuat tindak pidana hanya akan dipidana jika ia mempunyai kesalahan dalam melakukan tindak pidana tersebut. Kapan seseorang dikatakan mempunyai kesalahan. Ini berarti bahwa pembuat tindak pidana hanya akan dipidana jika ia mempunyai kesalahan dalam melakukan tindak pidana tersebut.
Adami Chazawi menerangkan bahwa kesalahan adalah unsur yang mengenai keadaan batin pelaku menghubungkan antara perbuatan dan akibat serta sifat melawan hukum perbuatan dengan si pelaku. Hanya dengan adanya hubungan antara hal-hal tersebut dengan keadaan batin pembuat.
Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tidak terdapat rumusan yang tegas mengenai kemampuan pertanggungjawaban pidana. Di dalam Pasal 44 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang berbunyi “Barang siapa melakukan suatu perbuatan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya, karena jiwanya cacat dalam tubuhnya atau terganggu jiwanya karena penyakit tidak dipidana”, justru merumuskan tentang keadaan mengenai kapan seseorang tidak mampu bertanggungjawab agar tidak dipidana.
Istilah di dalam Pasal 44 Kitab Undang-undang Hukum Pidana itu terbatas artinya, tidak meliputi melawan hukum. Menurut Pompe selanjutnya dapat dipertanggungjawabkan bukanlah merupakan bagian inti tetapi tidak dapat dipertanggungjawabkan itu merupakan dasar peniadaan pidana. Dari pendapatnya itulah ia mengatakan jika terjadi keraguraguan tentang ada tidaknya hal tidak dapat dipertanggungjawabkan, terdakwa tetap dijatuhi pidana. Ia mengatakan bahwa jika orang setelah melakukan pemeriksaan tetap ragu tentang dapatnya dipertanggungjawabkan, maka pembuat tetap dapat dipidana.
Berdasarkan hal tersebut, dalam hukum pidana ada beberapa alasan yang dijadikan dasar bagi hakim untuk tidak menjatuhkan hukuman/pidana kepada (para) pelaku atau terdakwa yang diajukan ke pengadilan karena telah melakukan suatu tindak pidana. Alasan-alasan tersebut dinamakan alasan penghapus pidana. Alasan penghapus pidana adalah peraturan yang terutama ditujukan kepada hakim. Peraturan ini menetapkan berbagai keadaan pelaku, yang telah memenuhi perumusan delik sebagaimana yang telah diatur dalam undang-undang yang seharusnya dipidana, akan tetapi tidak dipidana. Hakim dalam hal ini menempatkan wewenang di dalam dirinya (dalam mengadili perkara yang konkret) sebagai penentu apakah telah terdapat keadaan khusus dalam diri pelaku, seperti dirumuskan dalam alasan penghapus pidana.
Sebenarnya pelaku atau terdakwa sudah memenuhi unsur tindak pidana yang dirumuskan dalam peraturan hukum pidana, atau dikecualikan dari penjatuhan sanksi pidana sebagaimana yang telah dirumuskan dalam peraturan perundang-undangan tersebut. Dengan demikian, alasan-alasan penghapus pidana ini adalah alasan-alasan yang memungkinkan orang yang melakukan perbuatan yang sebenarnya telah memenuhi rumusan delik, untuk tidak dipidana dan ini merupakan kewenangan yang diberikan undang-undang kepada hakim.
Berkaitan dengan terjadinya tindak pidana penyelundupan, terdapat beberapa bentuk pertanggungjawaban pidana dari pelaku tindak pidana penyelundupan yang meliputi: Tanggung jawab perorangan, Pejabat Bea dan Cukai, Pengangkut Barang, Pengusaha Pengurusan Jasa Kepabeanan (PPJK) dan Badan Hukum (Perseroan, Perusahaan, Kumpulan, Yayasan, Koperasi).
1.	Tanggung Jawab Perorangan Dalam Tindak Pidana Penyelundupan. 
Tanggung jawab perorangan merupakan pertanggungjawaban yang sangat mendasar, yang artinya bagi setiap orang yang melakukan perbuatan tindak pidana di bidang kepabeanan melekat di dalamnya pertanggungjawaban di bidang kepabeanan. Proses penyelidikan dan penyidikan sebagai tersangka; dimana seseorang sebelum disidik selalu ditanyakan salah satunya umur dan keadaan kesehatannya. Pertanggungjawaban pidana dimulai pada saat pemeriksaan sebagai tersangka apa yang ia lakukan atas perbuatan pidananya dituangkan di dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP). 
Tahapan pemeriksaan di sidang pengadilan, hakim setelah sidang dinyatakan terbuka untuk umum selalu bertanya mengenai identitas terdakwa sebagai persyaratan formil dan mengenai kondisi kesehatannya sehingga persidangan dapat dilanjutkan. Apabila terdakwa dinyatakan terbukti bersalah oleh hakim maka hakim melalui putusannya (vonis) menjatuhkan sanksi pidana penjara disertai dengan sanksi denda yang harus dibayar. Apabila denda tidak dibayar oleh terpidana maka dapat diganti dengan hukuman subsider berupa pidana pengganti sebagaimana yang dimaksud ketentuan Pasal 30 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
2.	Tanggung Jawab Pejabat Dirjen Bea dan Cukai Sehubungan Terjadinya Tindak Pidana Penyelundupan
Tanggung jawab yang melekat pada pejabat Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea Cukai setempat, jika kegiatan dalam impor barang, maka pejabat yang bertanggung jawab atas pengeluaran barang impor tersebut adalah orang yang paling bertanggung jawab atas kerugian negara yaitu Pejabat Fungsional Pemeriksa Dokumen Negara (PFPD) atau Kepala Seksi Kepabeanan, karena tugas mereka melayani dan meneliti setiap dokumen yang masuk dari importir yang akan membayar bea masuk dan pajak yang bersangkutan. 
Berdasarkan hal tersebut, selain itu, pejabat lain yang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana adalah pejabat yang mengeluarkan Surat Persetujuan Pengeluaran Barang (SPPB), dalam hal ini adalah pejabat yang final checker pintu gerbang, apakah semua persyaratan impor yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang sudah terpenuhi secara keseluruhan khususnya bea masuk barang impor dan pajaknya, apakah sudah terlunasi kepada Negara Republik Indonesia sebagai pemungutnya, dalam arti petugas tersebut memeriksa dokumen yang telah dibuat oleh pejabat yang lebih tinggi yaitu Pejabat Fungsionaris Pemeriksa Dokumen (PFPD) di Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea Cukai setempat. 
Berdasarkan hal tersebut, apabila ditemukan adanya tindak pidana di bidang kepabeanan dan penyidiknya adalah polisi, maka orang yang pertama-tama dijadikan tersangka adalah pejabat yang membuat Surat Persetujuan Pengeluaran Barang, yang seharusnya pejabat PFPD padahal petugas tersebut hanya sebatas bertugas memeriksa dokumen dalam rangka kegiatan impor yang sudah basi. Pada tahap ini sering terjadi kekurangpahaman mengenai tata cara atau prosedur di bidang impor dan ekspor sehingga muncul Pengusaha Pengurusan Jasa Kepabeanan (PPJK) sebagai perusahaan yang dilegalkan oleh Kementerian Keuangan. Pertanggungjawaban Pejabat Bea dan Cukai dalam rangka kegiatan ekspor, berbeda dengan Pejabat Bea dan Cukai dalam rangka kegiatan impor; untuk barang ekspor umum tidak wajib diperiksa satu persatu secara fisik seperti barang impor, karena dapat menghambat ekspor, sehingga devisa bagi negara tidak masuk. 
Barang ekspor yang diperiksa khususnya barang fasilitas, barang pembatasan, dan barang yang kena bea ekspor yang diperiksa adalah pembayaran bea keluarnya serta kelengkapan dokumen ekspor, dan izin ekspor, Pejabat Bea dan Cukai yang bertanggung jawab secara pidana dan perdata secara pidana dan perdata terhadap barang ekspor, yaitu Pejabat Direktorat Jenderal Bea dan Cukai; Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea Cukai yang dimaksud adalah Korlak (pelaksana ekspor) atau jika di pelabuhan udara disebut Hanggar eksport yang dilengkapi dengan adanya Surat Persetujuan Muat (SPM). Pejabat inilah yang dapat dimintai pertanggungjawaban secara pidana maupun secara perdata jika meloloskan barang pembatasan atau barang larangan.
3.	Tanggung Jawab Bagi Pengangkut Barang Sehubungan Terjadinya Tindak Pidana Penyelundupan 
Pengangkutan barang yaitu kapal laut, pesawat udara, dan kendaraan truk berdasarkan Pasal 7A ayat (2) Undang-Undang Perubahan atas Kepabeanan menyatakan; Pengangkut yang sarana pengangkutannya memasuki daerah pabean wajib mencantumkan barang sebagaimana dimaksud Pasal 7A ayat (1) dalam manifesnya. Apabila terjadi tindak pidana penyelundupan maka sarana pengangkutan tersebut tidak bisa disertakan sebagai pelaku dan dimintai pertanggungjawaban secara pidana, karena masuknya ke daerah Pabean Republik Indonesia dan berlabuh di pelabuhan yang ada di Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai setempat. Apabila sarana pengangkut tersebut berlabuh di pelabuhan atau suatu tempat yang tidak ada Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea Cukainya, maka sarana pengangkutan dapat dimintai pertanggungjawaban pidana maupun pertanggungjawaban secara perdata atas tindakan tersebut.
4.	Tanggung Jawab Pengusaha Pengurusan Jasa Kepabeanan (Ppjk) Dengan Terjadinya Tindak Pidana Penyelundupan
Timbulnya Pengusaha Pengurusan Jasa Kepabeanan (PPJK) sejak diatur dalam ketentuan Pasal 29 Undang-Undang No. 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan Undang-Undang No. 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan dan Peraturan Kementerian Keuangan Nomor 65/PMK.04/2007 tentang Pengusaha Pengurusan Jasa Kepabeanan (PPJK). Pengusaha Jasa Kepabeanan mendapat kuasa dari importir dalam rangka kegiatan ekspor dan impor dan bertanggung jawabterhadap bea ,masuk atau pungutan dan pajak serta Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) terutang bila importir yang melakukan tindak pidana penyelundupan tidak ditemukan.
5.	Tanggung Jawab Badan Hukum (Perseroan, Perusahaan, Kumpulan, Yayasan, Koperasi) Jika Terjadi Tindak Pidana Penyelundupan. 
Negara Republik Indonesia sudah mengatur di dalam undang-undang mengenai badan hukum yaitu firma (Fa), persekutuan-persekutuan (CV) diatur di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang. Perseroan Terbatas dapat dipertanggungjawabkan secara pidana sebagaimana yang diatur di dalam Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Perusahaan Umum (PERUM) dan Perusahaan Perseroan (Persero) dapat dipertanggungjawabkan secara pidana. Yayasan merupakan badan hukum yang dapat dipertanggungjawabkan secara pidana sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 28 Tahun 2004 tentang Yayasan. Koperasi dapat dipertanggungjawabkan secara pidana sebagaimana yang diatur di dalam Undang-Undang No. 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian. Pertanggungjawaban korporasi terhadap suatu delik yang dilakukan oleh organnya dapat menjadi contoh. 
Suatu sanksi dapat dikenakan terhadap individu yang tidak melakukan sendiri suatu delik tetapi berposisi dalam suatu hubungan hukum tertentu dengan pelaku delik. Dalam bahasa hukum, korporasi atau negara dipersonifikasikan mereka adalah juristic person sebagai lawan dari natural person. Ketika suatu sanksi dikenakan terhadap individu-individu yang memiliki komunitas hukum yang sama dengan individu yang melakukan delik sebagai organ komunitas tersebut, maka disebut sebagai pertanggungjawaban kolektif. 
Tindak pidana yang dilakukan oleh korporasi, pertanggungjawaban pidananya dapat berupa individual dan kolektif, sesuai dengan nama-nama pengurus dari suatu perusahaan/korporasi yang bersangkutan, yang dapat diindentifikasi dari Akta Notaris Pendirian Perusahaan; SIUP; TPD; serta orang yang bertanda tangan dan bertanggung jawab pada semua pemberitahuan bea dan cukai sesuai bentuk perusahaan/korporasi sebagaimana yang diatur di dalam Pasal 108 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan Undang-Undang No. 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan, yaitu pidana denda. Berbicara mengenai perbuatan apa yang dilarang dan siapa pelaku yang bertanggung jawab adalah merupakan persoalan yang terus menerus dibicarakan di kalangan para ahli hukum. Tindak pidana atau strafbaarfeit, merupakan suatu perbuatan yang mengandung unsur perbuatan yang dapat dipidana atau unsur pertanggungjawaban pidana. 
Berbicara mengenai pertanggungjawaban pidana, maka tidak dapat dilepaskan dengan tindak pidana. Walaupun di dalam pengertian tindak pidana tidak termasuk masalah pertanggungjawaban pidana. Tindak pidana hanya merujuk kepada dilarangnya suatu perbuatan. Dasar adanya tindak pidana adalah asas legalitas, sedangkan dasar dipidananya pembuat adalah asas kesalahan. Ini berarti bahwa pembuat tindak pidana hanya akan dipidana jika ia mempunyai kesalahan dalam melakukan tindak pidana tersebut. Ini berarti bahwa pembuat tindak pidana hanya akan dipidana jika ia mempunyai kesalahan dalam melakukan tindak pidana tersebut. Dilihat dari sudut kemampuan bertanggung jawab maka hanya seseorang yang mampu bertanggung jawab yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatannya. 
Pertanggungjawaban pidana berdasarkan teori identifikasi, yaitu pengurus korporasi sebagai pembuat dan pengurus bertanggung jawab, masih menerima asas societas/universitas delinquere non potest. Pada model ini korporasi tidak bisa dipertanggungjawabkan, karena korporasi tidak bisa dipersalahkan atas perbuatan tercela dari pengurus atau karyawannya. Jadi teori ini kurang tepat jika diterapkan dalam pertanggungjawaban pidana terhadap tindak pidana penyelundupan, sebab dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan Undang-Undang No. 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan menyatakan adanya beberapa pihak yang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana apabila terjadi tindak pidana penyelundupan yang meliputi perorangan, pejabat, pengangkut barang, Perusahaan Pengurus Jasa Kepabeanan (PPJK), dan badan hukum, perseroan, perkumpulan, yayasan dan koperasi.
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan Undang-Undang No. 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan menyebutkan pertanggungjawaban pelaku yang melakukan tindak pidana penyelundupan secara perorangan maupun badan hukum. Untuk ketentuan tentang pertanggungjawaban pidana bagi perorangan yang melakukan tindak pidana penyeludupan dapat mengacu kepada Pasal 102 Undang-Undang No. 10 Tahun 1995 bahwa: Yang dimaksud dengan tanpa mengindahkan ketentuan undangundang ini adalah sama sekali tidak memenuhi ketentuan atau prosedur sebagaimana telah ditetapkan dalam undang-undang ini. Dengan demikian apabila seseorang mengimpor atau mengekspor barang yang telah mengindahkan undang-undang ini, walaupun tidak sepenuhnya, tidak termasuk perbuatan yang dapat dipidana berdasarkan pasal ini.
Undang-Undang Kepabeanan juga mengenal pidana tambahan. Ketentuan ini diatur pada Pasal 102B Undang-Undang No. 17 Tahun 2006, menyebutkan: 
“Pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 102 dan Pasal 102A yang mengakibatkan terganggunya sendi-sendi perekonomian negara dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) dan paling banyak Rp.100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah). Apabila dilakukan oleh pejabat dan aparat penegak hukum, pidana yang dijatuhkan dengan pidana sebagaimana ancaman pidana dalam Undang-Undang ini ditambah 1/3 (satu pertiga).”

Pasal 103 Undang-Undang No. 17 Tahun 2006 tentang Kepabeanan menyebutkan: 
Setiap orang yang:
1.	Menyerahkan pemberitahuan pabean atau dokumen pelengkap pabean yang palsu atau dipalsukan;
2.	Membuat, menyetujui, atau turut serta dalam pemalsuan data ke dalam buku atau catatan;
3.	Memberikan keterangan lisan atau tertulis yang tidak benar, yang digunakan untuk pemenuhan kewajiban pabean;
4.	Menimbun, menyimpan, memiliki, membeli, menjual, menukar, memperoleh atau memberikan barang impor yang diketahui atau patut diduga berasal dari tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 102 dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan pidana penjara paling lama 8 (delapan) tahun atau pidana denda paling sedikit Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan paling banyak Rp.5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

Berdasarkan pada Pasal 103A Undang-Undang No. 17 Tahun 2006 tentang Kepabeanan menyebutkan:
1.	Setiap orang yang secara tidak sah mengakses sistem elektronik yang berkaitan dengan pelayanan dan/atau pengawasan di bidang kepabeanan dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling sedikit Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah);
2.	Perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang mengakibatkan tidak terpenuhinya pungutan negara berdasarkan undang-undang ini dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan pidana paling lama 10 (sepuluh) tahun atau pidana denda paling sedikit Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp. 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah)

Berdasarkan hal tersebut, selain itu jika badan hukum sebagai pelaku tindak pidana penyelundupan, maka ketentuan tersebut tercantum dalam Pasal 108 Undang-Undang No. 17 Tahun 2006 tentang Kepabeanan yang menyebutkan:
1.	Dalam hal suatu tindak pidana yang dapat dipidana menurut Undang-Undang ini dilakukan oleh atau atas nama suatu badan hukum, perseroan atau perusahaan, perkumpulan, yayasan atau koperasi, tuntutan pidana dijatuhkan kepada:
a.	Badan hukum, perseroan atau perusahaan, perkumpulan, yayasan atau koperasi tersebut; dan/atau
b.	Mereka yang memberikan perintah untuk melakukan tindak pidana tersebut atau yang bertindak sebagai pimpinan atau yang melalaikan pencegahannya.
6.	Tindak pidana menurut Undang-Undang ini dilakukan juga oleh atau atas nama badan hukum, perseroan atau perusahaan, perkumpulan, yayasan atau koperasi, apabila tindak pidana tersebut dilakukan oleh orang-orang yang baik berdasarkan hubungan lain bertindak dalam lingkungan badan hukum, perseroaan atau perusahaan, perkumpulan, yayasan atau koperasi tersebut tanpa memperhatikan apakah orang tersebut masing-masing telah melakukan tindakan secara sendiri-sendiri atau bersama-sama.
7.	Dalam hal tuntutan pidana dilakukan terhadap badan hukum, perseroan atau perusahaan, perkumpulan, yayasan atau koperasi, pada waktu penuntutan diwakili oleh pengurus yang secara hukum dapat dimintai pertanggungjawaban sesuai bentuk badan hukum yang bersangkutan.
8.	Terhadap badan hukum, perseroan atau perusahaan, perkumpulan, yayasan atau koperasi yang dipidana dengan pidana sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini, pidana pokok yang diijatuhkan senantiasa berupa pidana denda paling banyak Rp.1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah) jika atas tindak pidana tersebut diancam dengan pidana penjara, dengan tidak menghapuskan pidana denda apabila atas tindak pidana tersebut diancam dengan pidana penjara dan pidana denda.

C.	Analisis Putusan Nomor 512/Pid.B/2019/PN.Mdn Tentang Pertanggungjawaban Pelaku Ekspor Rotan Yang Dengan Sengaja Memberitahukan Informasi Spesifikasi Barang Yang Salah
Sejatinya, tercapainya tujuan penegakan hukum memang bukanlah sekedar menegakkan peraturan perundang-undangan dalam peristiwa nyata sehari-hari. Dari sisi kuantitas penanganan perkara, maka jumlah perkara yang berhasil ditangani oleh institusi penegak hukum tidaklah berkurang dari tahun ke tahun, namun hal tersebut tidaklah secara otomatis menjadikan masyarakat puas terhadap hasil yang telah dicapai. Masyarakat mengharapkan penegakan hukum dapat benar-benar memecahkan berbagai permasalahan yang di tengah-tengah masyarakat, menciptakan keadilan dan kepastian hukum sesuai harapan masyarakat sehingga membawa kemanfaatan bagi banyak orang. Hakim merupakan suatu pekerjaan yang sangat memiliki tanggungjawab besar terhadap pelaksanaan hukum di suatu Negara. Dalam artian, hakim merupakan benteng terakhir dari penegakan hukum di suatu Negara. Oleh karena itu, apabila hakim di suatu Negara memiliki moral yang sangat rapuh, maka wibawa hukum di Negara tersebut akan lemah atau terperosok.
Proses pembuatan putusan oleh hakim di pengadilan terutama dalam perkara pidana, merupakan suatu proses kompleks dan sulit dilakukan sehingga memerlukan pelatihan, pengalaman, dan kebijaksanaan. Hakim sebagai aktor utama atau figur sentral dalam proses peradilan senantiasa dituntut untuk mengasah kepekaan nurani, memelihara integritas, kecerdasan moral dan meningkatkan profesionalisme dalam menegakkan hukum dan keadilan bagi masyarakat banyak.
Hakim dalam mengadili suatu perkara yang diajukan kepadanya harus mengetahui dengan jelas tentang fakta dan peristiwa yang ada dalam perkara tersebut. Mejelis Hakim oleh karena itu, sebelum menjatuhkan putusannya terlebih dahulu harus menemukan fakta dan peristiwa yang terungkap dari terdakwa dan korban, serta alat-alat bukti yang diajukan oleh para pihak dalam persidangan.
Pengambilan putusan oleh hakim di pengadilan adalah didasarkan pada surat dakwaan dan segala sesuatu yang terbukti dalam sidang pengadilan, sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 191 KUHAP. Surat dakwaan dari penuntut umum merupakan dasar hukum acara pidana, karena dengan berdasarkan pada dakwaan itulah pemerikasaan sidang pengadilan itu dilakukan. Suatu persidangan di pengadilan seorang hakim tidak dapat menjatuhkan pidana di luar dakwaan. 
Hakim yang merupakan personifikasi atas hukum harus menjamin rasa keadilan bagi setiap orang yang mencari keadilan melalui proses hukum legal, dan untuk menjamin rasa keadilan itu seorang hakim dibatasi oleh rambu-rambu seperti akuntabilitas, integritas moral dan etika, transparansi dan pengawasan. Syarat integrasi adalah gagasan bahwa hakim seharusnya memutuskan kasus-kasus dalam suatu cara yang membuat hukum menjadi lebih koheren, lebih mengutamakan interprestasi yang membuat hukum lebih menyerupai suatu visi moral yang tunggal. 
Seorang Hakim diberi kebebasan untuk mengambil keputusan berdasarkan bukti-bukti dan keyakinannya, sesuai menurut sistem pembuktian yang dianut dalam hukum acara pidana. Kebebasan hakim dalam mengambil keputusan tersebut dapat dikatakan sebagai hak prerogatif Hakim. Menurut KUHAP Pasal 1 butir 11 bahwa putusan pengadilan adalah pernyataan Hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka, yang dapat berupa pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam KUHAP. 
Hakim dalam menjatuhkan pidana harus dalam rangka menjamin tegaknya kebenaran, keadilan dan kepastian hukum bagi seseorang. Jadi, bukan hanya balas dendam, rutinitas pekerjaan ataupun bersifat formalitas. Memang apabila kita kembali pada hukum acara pidana, secara sederhana adalah untuk menemukan kebenaran materil. Bahwa sebenarnya tujuannya lebih luas yaitu tujuan hukum acara pidana adalah mencari dan menemukan kebenaran materil itu hanya merupakan tujuan antara artinya ada tujuan akhir yang menjadi tujuan seluruh tertib hukum Indonesia, dalam hal itu mencapai suatu masyarakat yang tertib, tenteram, damai, adil dan sejahtera. 
Hakim sebagai penegak hukum dan keadilan juga wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat, untuk itu harus terjun ketengah-tengah masyarakat untuk mengenal, merasakan, dan mampu menjalani perasaan hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Hal demikian juga mengacu pada Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman pada Pasal 50 ayat (1) disebutkan putusan pengadilan selain harus memuat alasan dan dasar putusan, juga memuat pasal dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan atau sumber hukum tak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili.
Hakim merupakan pilar utama dan tempat terkahir bagi pencari keadilan dalam proses peradilan. Sebagai salah satu elemen kekuasaan kehakiman yang menerima, memeriksa, dan memutus perkara, hakim dituntut untuk memberikan keadilan kepada para pencari keadilan. Pada dasarnya tugas hakim adalah memberi keputusan dalam setiap perkara atau konflik yang dihadapkan kepadanya, menetapkan hal-hal seperti hubungan hukum, nilai hukum dari perilaku, serta kedudukan hukum pihak-pihak yang terlibat dalam suatu perkara, sehingga untuk dapat menyelesaikan perselisihan atau konflik secara imparsial berdasarkan hukum yang berlaku, maka hakim harus selalu mandiri dan bebas dari pengaruh pihak mana pun, terutama dalam mengambil suatu keputusan.
Hakikatnya seorang hakim harus bertindak selaku pembentuk hukum dalam hal peraturan-peraturan tidak menyebutkan sesuatu ketentuan untuk menyelesaikan perkara yang terjadi atau sedang diadili. Dengan perkataan lain bahwa hakim harus dapat menyesuaikan ketentuan undang-undang dengan hal-hal yang konkret di dalam masyarakat, karena ketentuan undang-undang tidaklah dapat mencakup segala hal peristiwa hukum yang timbul dalam masyarakat. 
Hakim dalam mengadili suatu perkara yang diajukan kepadanya harus mengetahui dengan jelas tentang fakta dan peristiwa yang ada dalam perkara tersebut. Majelis Hakim oleh karena itu, sebelum menjatuhkan putusannya terlebih dahulu harus menemukan fakta dan peristiwa yang terungkap dari terdakwa dan korban, serta alat-alat bukti yang diajukan oleh para pihak dalam persidangan. Sebagaimana putusan hakim merupakan pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan tujuan untuk mengakhiri suatu perkara. Penekanan putusan secara lisan, bukan dimaksudkan tidak perlu adanya putusan tertulis, tetapi yang penting adalah walaupun dengan lisan putusan itu dapat dipertanggungjawabkan oleh hakim. 
Hakim dalam memeriksa perkara pidana terhadap tindak pidana penyelundupan, berupaya mencari dan membuktikan kebenaran materil berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan dan memegang teguh pada surat dakwaan yang dirumuskan oleh Jaksa Penuntut Umum. Sebagaimana dakwaan penuntut umum, terdakwa dalam hal ini didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 102A huruf b Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan.
Berkaitan dengan terjadinya tindak pidana penyelundupan dalam perkara No. 512/Pid.B/2019/PN.Mdn, maka bentuk pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana penyelundupan yakni dengan bentuk pertanggungjawaban yang termuat dalam bentuk dakwaan perorangan, yakni dengan tuntutan:
1.	Menyatakan Terdakwa Ary Hastuty bersalah melakukan tindak pidana “Dengan Sengaja membeitahukan jenis dan/atau jumlah barang ekspor dalam pemberitahuan pabean secara salah”, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 102A huruf b Undang-Undang No. 17 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan;
2.	Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 1 tahun dan 6 bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp.50.000.000,- Subsidair 3 bulan kurungan;
3.	Menyatakan barang bukti berupa:
a.	Print screen atau hasil cetak Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB) No. 069288 tanggal 13 Desember 2018 atas nama Eksportir CV. Zifast Mandiri;
b.	Print screen atau hasil cetak Nota Pelayanan Ekspor (NEP)/Persetujuan Ekspor No. 068158/WBC.02/KPP.MP.01/2018 tanggal 13 Desember 2018;
c.	Print screen atau hasil cetak Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB) No. 069527 tanggal 13 Desember 2018 atas nama Eksportir CV. Zifast Mandiri;
d.	Print screen atau hasil cetak Nota Pelayanan Ekspor (NEP)/Persetujuan Ekspor No. 068387/WBC.02/KPP.MP.01/2018 tanggal 13 Desember 2018 atas nama Eksportir CV. Zifast Mandiri;
e.	Print screen atau hasil cetak Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB) No. 069531 tanggal 13 Desember 2018 atas nama Eksportir CV. Zifast Mandiri;
f.	Print screen atau hasil cetak Nota Pelayanan Ekspor (NEP)/Persetujuan Ekspor No. 068391/WBC.02/KPP.MP.01/2018 tanggal 13 Desember 2018 atas nama Eksportir CV. Zifast Mandiri.
Tetap terlampir dalam berkas perkara:
a.	9 (sembilan) kontainer ukuran 40’ dengan Nomor: MOTU-1409430, TLLU-5554336, TCNU-4445978, WHLU-5420727, WHLU-5437463, WHLU-5434973, WHLU-5413311, WHLU-5466395, dan WHLU-5463082.
b.	1 (satu) buah Kartu Tanda Penduduk atas nama “Ary Hastuty” dengan Nomor Induk Kependudukan 1271086409790001.
Dikembalikan kepada yang berhak
Rotan sebanyak 2.546 Bundle atau sama dengan 154.910 Kg/Nett;
Dirampas untuk negara
a.	1 (Satu) unit handphone lipat merek “Alcatel seri 2051D dengan Nomor IMEI: 358327071872399, 358327071872407, beserta 1 (satu) buah Simcard Telkomsel dengan Nomor IMEI: 621007603224517704;
b.	1 (Satu) unit handphone Android merek “OPPO seri F1 S” beserta 1 (satu) buah Simcard Telkomsel dengan Nomor IMEI: 621005846271648101.
Dirampas untuk dimusnahkan.
4.	Menetapkan agar terdakwa membayar perkara sebesar Rp.5.000,-
Berdasarkan dakwaan serta tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum di atas, maka Hakim diberi kebebasan untuk menjatuhkan putusan dalam setiap pengadilan perkara tindak pidana, hal tersebut sesuai dengan bunyi Undang-Undang No. 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman Pasal 1 mengatakan bahwa kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila, demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia.
Dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan dapat digunakan sebagai bahan analisis tentang orientasi yang dimiliki hakim dalam menjatuhkan putusan juga sangat penting untuk melihat bagaimana putusan yang dijatuhkan itu relevan dengan tujuan pemidanaan yang telah ditentukan. Secara umum dapat dikatakan, bahwa putusan hakim yang tidak didasarkan pada orientasi yang benar, dalam arti tidak sesuai dengan tujuan pemidanaan yang telah ditentukan, justru akan berdampak negatif terhadap proses penanggulangan kejahatan itu sendiri dan tidak akan membawa manfaat bagi terpidana.
Pengambilan keputusan sangat diperlukan oleh hakim dalam membuat keputusan yang akan dijatuhkan kepada terdawa. Oleh karena itu hakim dapat melihat dengan cermat kesesuaian fakta-fakta dengan bukti-bukti yang dihadirkan dipersidangan sehingga dalam menjatuhkan suatu keputusan tidak menyimpan dan tidak melanggar hak yang dimiliki terdakwa. 
Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan dapat dibagi menjadi dua kategori yaitu pertimbangan yang bersifat yuridis yakni pertimbangan hakim yang didasarkan pada fakta-fakta yuridis yang terungkap dalam persidangan dan oleh undang-undang ditetapkan sebagai hal yang harus dimuat di dalam putusan dan pertimbangan yang bersifat non yuridis yakni hakim dalam menjatuhkan putusannya lebih melihat kepada latar belakang terdakwa, akibat perbuatan terdakwa, kondisi diri terdakwa, dan agama terdakwa. Maka penetapan pertanggungjawaban pidana terhadap terdakwa terletak pada pidana apa yang diberikan oleh hakim dalam putusan yang sedang diperkarakan. 
Hakim merupakan pilar utama dan tempat terkahir bagi pencari keadilan dalam proses peradilan. Sebagai salah satu elemen kekuasaan kehakiman yang menerima, memeriksa, dan memutus perkara, hakim dituntut untuk memberikan keadilan kepada para pencari keadilan. Pada dasarnya tugas hakim adalah memberi keputusan dalam setiap perkara atau konflik yang dihadapkan kepadanya, menetapkan hal-hal seperti hubungan hukum, nilai hukum dari perilaku, serta kedudukan hukum pihak-pihak yang terlibat dalam suatu perkara, sehingga untuk dapat menyelesaikan perselisihan atau konflik secara imparsial berdasarkan hukum yang berlaku, maka hakim harus selalu mandiri dan bebas dari pengaruh pihak mana pun, terutama dalam mengambil suatu keputusan.
Hakim dalam menjatuhkan putusan, terlebih dahulu melakukan pemeriksaan suatu perkara yang didasari dengan adanya pembuktian, dimana hasil dari pembuktian itu akan digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam memutus perkara. Pembuktian merupakan tahap yang paling penting dalam pemeriksaan di persidangan. Pembuktian bertujuan untuk memperoleh kepastian bahwa suatu peristiwa/fakta yang diajukan itu benar-benar terjadi, guna mendapatkan putusan hakim yang benar dan adil. Hakim tidak dapat menjatuhkan suatu putusan sebelum nyata baginya bahwa peristiwa/fakta tersebut benar-benar terjadi, yakni dibuktikan kebenaranya, sehingga nampak adanya hubungan hukum antara pihak.
Dasar hakim dalam menjatuhkan putusan pengadilan perlu didasarkan kepada teori dan hasil penelitian yang saling berkaitan sehingga didapatkan hasil penelitian yang maksimal dan seimbang dalam tataran teori dan praktek. Salah satu usaha untuk mencapai kepastian hukum kehakiman, di mana hakim merupakan aparat penegak hukum melalui putusannya dapat menjadi tolak ukur tercapainya suatu kepastian hukum.
Sebelum menentukan salah tidaknya seseorang, berdasarkan asas legalitas maka terdapat dahulu peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang suatu perbuatan yang dilarang tersebut. Dalam hal ini terhadap Perkara No.512/Pid.B/2019/PN.Mdn memiliki asas legalitas yang berupa Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 10  Tahun 1995 tentang Kepabeanan yang sesuai dengan isi dakwaan.
Merujuk pada perkara dengan No.512/Pid.B/2019/PN.Mdn. Majelis hakim mempertimbangkan dakwaan tunggal yang diajukan oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan Pasal 102A Huruf b Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 10  Tahun 1995 tentang Kepabeanan. Sebagaimana pertimbangan hakim terhadap dakwaan Jaksa Penuntut Umum untuk menjerat pelaku dalam perkara ini didasarkan dengan adanya berbagai pertimbangan hakim yang telah dilakukan, diantaranya:
1.	Memperhatikan unsur-unsur pada Pasal 102A Undang-Undang Kepabeanan
a.	Unsur Setiap Orang
Unsur setiap orang ditunjukan pada setiap subjek hukum yang melakukan perbuatan pidana, sebagaimana dalam persidangan telah terungkap fakta bahwa terdakwa Ary Hastuty membenarkan identitasnya yang tertuang dalam berkas perkara dan surat dakwaan, terdakwa secara sadar menyatakan telah mengerti isi dakwaan, selain dari itu terdakwa juga dapat mengikuti jalannya persidangan dengan baik hingga tuntutan pidana dibacakan. Sehingga secara objektif terdakwa dalam kedudukannya sebagai manusia atau subjek hukum dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, dan dimuka persidangan telah menunjukan kecakapan dan kemampuannya terhadap hak dan kewajiban yang dimilikinya, tidak ditemukan adanya alasan pemaaf dan alasan pembenar pada diri terdakwa, sehingga kepada terdakwa dapat dimintakan pertanggungjawabannya. Maka dengan itu unsur setiap orang dalam pasal ini telah terpenuhi.
b.	Unsur Dengan Sengaja memberitahukan jenis dan/atau jumlah barang ekspor dalam pemberitahuan pabean secara salah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11A ayat (1) yang mengakibatkan tidak terpenuhinya pungutan negara dibidang ekspor.
Fakta yang terungkap dipersidangan dikaitkan dengan unsur-unsur pasal tersebut, bahwa benar pada tanggal 11 Desember 2018 bertempat dikantor CV. Zifast Mandiri di Komplek Pelindo I Km.20, Jalan Pulau Rupat No. 66 Lk.26 Kel.Pekan Labuhan Kec. Medan Labuhan, Pihak PT.Gema Maju Bersama menyewa jasa perusahaan CV. Zifast Mandiri yang bergerak dibidang ekspor dan impor barang. Selanjutnya atas kesepakatan, kedua belah pihak menandatangani Surat Perjanjian Sewa Consignee yang ditandatangani terdakwa selaku direktur CV. Zifast Mandiri dan Sdr. Raharjo dari pihak PT. Gema Maju Bersama. Selanjutnya terdakwa membuat dokumen PEB dan melakukan pengiriman secara elektronik ke KPPBA Tipe Madya Pabean Belawan dengan pemberutahuan barang berupa Betelnuts (Biji-bijian/pinang biji) yang dimuat dalam 9 kontainer (sesuai tercantum pada PEB tersebut).
Berdasarkan hasil pemeriksaan yang dilakukan terhadap barang oleh pihak Bea dan Cukai Belawan, ternyata kedapatan barang yang didalam konteiner berupa rotan asalan dan rotan setengah jadi. Sehingga atas perbuatan terdakwa maka unsur dengan sengaja memberitahukan jenis dan/atau jumlah barang ekspor dalam pemberitahuan pabean secara salah sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 11A ayat (1) yang mengakibatkan tidak terpenuhinya pungutan negara dibidang ekspor telah terpenuhi.
Berdasarkan pertimbangan terhadap unsur-unsur tersebut, maka perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur-unsur Pasal yang termuat dalam Pasal 102A huruf b Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan.    
2.	Memperhatikan Pada Keterangan Saksi Ahli di Persidangan 
Memperhatikan keterangan Saksi Ahli, perbuatan menyeludupkan rotan asalan sebanyak 2.546 Bundle atau sama dengan 154.910 Kg/Nett tidak berdampak kerugian negara yang bersifat materil karena rotan asalan termasuk barang yang dilarang untuk diekspor, namun demikian kerugian immateril tentunya sangat besar karena dapat mengganggu ketersediaan bahan baku rotan untuk kelangsungan industri dalam negeri dan untuk peningkatan daya saing produk nasional, pengendalian eksploitasi sumber daya alam, pelaksanaan, konvensi internasional terkait kesehatan, keamanan, keselamatan, lingkungan dan moral bangsa (K3LM) dan menjaga ketersediaan bahan baku untuk kebutuhan pasar di dalam negeri dan yang bertanggungjawab dalam kasus ini adalah eksportir.
Berdasarkan atas pertimbangan hakim tersebut, maka penjatuhan pidana oleh hakim terhadap pelaku yang dengan sengaja memberitahukan jenis dan/atau jumlah barang ekspor dalam pemberitahuan pabean secara salah pada dasarnya haruslah juga mempertimbangkan segala aspek tujuan hukum yang dianut dalam sistem tujuan pemidanaan di Indonesia, yaitu:
1.	Sebagai upaya untuk melindungi masyarakat dari ancaman suatu kejahatan yang dilakukan oleh pelakunya;
2.	Sebagai upaya represif agar penjatuhan pidana membuat pelakunya jera dan tidak akan melakukan tindak pidana di kemudian hari;
3.	Sebagai upaya preventif agar masyarakat luas tidak melakukan tindak pidana sebagaimana yang dilakukan oleh pelakunya;
4.	Mempersiapkan mental masyarakat dalam menyikapi suatu kejahatan dan pelaku kejahatan tersebut, sehingga pada saatnya nanti pelaku tindak pidana dapat diterima dalam pergaulan masyarakat.

BAB IV
KESIMPULAN DAN SARAN

A.	Kesimpulan
1.	Bentuk tindak pidana ekspor rootan yang sengaja memberitahukan informasi spesifikasi barang yang salah merupakan salah satu penyeludupan dalam bentuk administratif, sebagaimana perbuatan penyeludupan administratif dilakukan oleh pelaku penyeludupan dengan memiliki dokumen surat-surat, tetapi dilakukan manipulasi dokumen atau dokumennya tidak sesuai dengan kenyataan pengiriman atau pemasukan barang tersebut. 
2.	Pertanggungjawaban pidana ekspor rotan yang dengan sengaja memberitahukan informasi spesifikasi barang secara salah sehingga mengakibatkan terganggunya sendi-sendi perekonomian Negara, maka pelaku dibebankan pertanggungjawaban pidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp.5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) dan paling banyak Rp.100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah). 
3.	Analisis putusan Nomor 512/Pid.B/2019/PN Mdn tentang pertanggung jawaban pelaku ekspor rotan yang dengan sengaja memberitahukan informasi spesifikasi barang yang salah maka dapat dilihat dari analisis terhadap unsur Pasal 102A huruf b Undang-Undang Kepabeanan yang telah terpenuhi secara jelas di persidangan serta juga analisis terhadap keterangan saksi ahli yang menjelaskan bahwa perbuatan menyeludupkan rotan asalan sebanyak 2.546 Bundle atau sama dengan 154.910 Kg/Nett berdampak kerugian negara yang tentunya sangat besar karena dapat mengganggu ketersediaan bahan baku rotan untuk kelangsungan industri dalam negeri dan untuk peningkatan daya saing produk nasional, sehingga yang bertanggungjawab dalam kasus ini adalah eksportir/terdakwa.

B.	Saran
1.	Hendaknya proses pendaftaran ekspor melalui online/elektronik wajib diperketat, karena sedikit saja celah kekurang pengawasan yang dilakukan dilapangan akan mengakibatkan kerugian negara yang cukup besar.
2.	Hendaknya sanksi hukum terhadap perbuatan pelaku perorangan yang melakukan perbuatan pemberitahuan informasi salah juga dibarengkan dengan pengenaan sanksi kepada korporasinya juga, agar perbuatan tersebut tidak terulang kembali.
3.	Hendaknya hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap pelaku dalam perkara penyeludupan lebih memfokuskan tindakan pelaku yang mengakibatkan kerugian negara yang besar, sehingga pelaku dapat jera atas perbuatan yang telah diperbuatnya. 
1.	
DAFTAR PUSTAKA

A.	Buku

A. Rahmah dan Amiruddin Pabbu. 2015. Kapita Selekta Hukum Pidana. Jakarta: Mitra Wacana Media.

Adami Chazawi. 2010. Pelajaran Hukum Pidana Bagian I. Jakarta: Rajawali Press.

Adami Chazawi. 2014. Percobaan & Penyertaan (Pelajaran Hukum Pidana). Jakarta: Rajawali Pers.

Ahmad Kamil. 2017. Filsafat Kebebasan Hakim. Jakarta: Kencana.

Aziz Syamsuddin. 2011. Tindak Pidana Khusus. Jakarta: Sinar Grafika.

Bernard L. Tanya, Yoan N. Simanjuntak, dan Markus Y. Hage. 2013. Teori Hukum (Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang dan Generasi). Yogyakarta: Genta Publishing. 

Diah Imaningrum Susanti, 2019. Penafsiran Hukum; Teori & Metode. Jakarta; Sinar Grafika.

Dyah Ochtorina Susanti Dan A’an Efendi. 2014. Penelitian Hukum (Legal Research). Jakarta: Sinar Grafika.

Gatot Supramono. 2017. Bagaimana Mendampingi Seseorang di Pengadilan (Dalam Perkara Pidana dan Perkara Perdata). Jakarta: Djambatan.

H.M. Rasyid Ariman & Fahmi Raghib. 2015. Hukum Pidana. Malang: Setara Press. 

Hanafi Amrani. 2019. Politik Pembaharuan Hukum Pidana. Yogyakarta: UII-Press.

Jan. S. Maringka. 2017. Reformasi Kejaksaan dalam Sistem Hukum Nasional. Jakarta: Sinar Grafika.

Jimly Asshiddiqie. 2015. Peradilan Etik dan Etika Konstitusi. Jakarta: Sinar Grafika.

Juliansyah Noor. 2013. Metodologi Penelitian. Jakarta: Kencana.

Leden Marpaung. 2017. Asas-Teori-Praktek Hukum Pidana. Jakarta: Sinar Grafika. 

M. Ali Zaidan. 2015. Menuju Pembaruan Hukum Pidana. Jakarta: Sinar Grafika.

M. Hamdan. 2012. Alasan Penghapus Pidana (Teori dan Studi Kasus). Bandung: Refika Aditama.

Moeljatno. 2015. Asas-Asas Hukum Pidana. Jakarta: Rineka Cipta.

Moh. Hatta. 2016. Hukum Pidana dan Kegiatan Ekonomi. Yogyakarta: Calpulis.

Supriadi. 2018. Etika dan Tanggungjawab Profesi Hukum Di Indonesia. Jakarta: Sinar Grafika.

Yudi Wibowo Sukinto. 2015. Tindak Pidana Penyeludupan di Indonesia. Jakarta: Sinar Grafika.

B.	Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Undang-Undang No. 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan. 

Undang-Undang No. 17 Tahun 2006 Atas Perubahan Undang-undang No. 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan.

Peraturan Menteri Perdagangan No. 35/M-DAG/PER/11/2011 tentang Ketentuan Ekspor Rotan dan Produk Rotan.

Peraturan Menteri Perdagangan No. 44/M-DAG/PER/7/2012 tentang Barang Dilarang Ekspor.

C.	Jurnal

Eva Syahfitri Nasution, “Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Tindak Pidana Penyelundupan Di Indonesia”, dalam Jurnal Mercatoria Vol 8 No 1/Juni 2015

Nurhafifah dan Rahmiati, “Pertimbangan Hakim dalam Penjatuhan Pidana terkait Hal yang Memberatkan dan Meringankan, Kanun Jurnal Ilmu Hukum, No. 66, Th. XVII (Agustus, 2015).

Reza Imanuel Rumimper, “Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Tindak Pidana Penyelundupan”, dalam Jurnal Lex Administratum, Vol. II/No.3/Jul-Okt/2014.

D.	Internet	

Anonim, “Tindak Pidana Kepabeanan”, melalui https://bisot.wordpress.com/, diakses pada tanggal 02 Desember 2019, Pukul 10.20 Wib.

Anonim, “Sedikit tentang Ekspor Barang”, melalui https://eksimp.com/, diakses pada tanggal 20 Spetember 2020, Pukul 10. 10 Wib.